Advertisement
Luhut Kembali Ungkapkan Ketidaksetujuan terhadap Demo Omnibus Law: Seharusnya Kompak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pihak-pihak yang mencoba memancing air keruh di gelombang protes RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Luhut menekankan pihak-pihak yang memiliki birahi politik untuk menahan diri dan beripikir bahwa aktivitas-aktivitas pengumpulan massa seperti demonstrasi yang terjadi belakangan ini berpotensi menambah klaster baru penularan Covid-19.
Advertisement
"Saya terus terang tidak setuju dengan demo. Janganlah orang yang memiliki birahi politik [memprovokasi], mereka harusnya berpikir jika yang dilakukan bisa menimbulkan klaster penularan baru," kata Luhut dalam sebuah webinar, Rabu (21/10/2020).
Luhut menambahkan semua negara saat ini sedang dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Ekonomi di hampir semua negara terkontraksi. Dalam kondisi tersebut, seharusnya semua pihak harus saling bahu membahu untuk menekan penyebaran Covid-19.
Adapun, lanjut Luhut, pemerintah masih fokus untuk menekan penularan virus Covid-19. Secara tren penyebaran Covid-19 relatif mulai bisa ditekan. Pemerintah juga terus berupaya menyediakan vaksin yang diharapkan bisa diadakan dalam waktu dekat.
"Seharusnya kompak dan jangan saling menyalahkan," jelasnya.
Seperti diketahui, sindirian soal birahi politik bukan pertama kali dilontarkan oleh pensiunan jenderal TNI ini. Beberapa waktu lalu dia meminta para elite politik menahan birahi politiknya saat pandemi seperti sekarang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
