Advertisement
Ini Link untuk Download PDF Omnibus Law UU Cipta Kerja Terbaru
Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 / Youtube DPR RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPR telah mengeluarkan draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membagikan draf RUU Cipta Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Dengan demikian, draf ini resmi yang dikeluarkan oleh parlemen.
Advertisement
Sementara, plemik terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus bergulir. Pekerja di sejumlah daerah serentak menggelar aksi mogok nasional sejak 6 Oktober 2020 dan diprediksi mengalami puncak aksi pada hari ini, Kamis (8/10/2020).
Berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), aksi di hari kedua semakin membesar dengan jumlah elemen yang ikut turun ke jalan makin bertambah. Beberapa daerah yang melakukan pergerakan besar, antara lain terjadi di Tangerang, Jakarta, Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Subang, Lampung, Gresik, Surabaya, Batam, dan sebagainya.
Pro-kontra Omnibus Law Cipta kerja juga terjadi di media sosia. Kalangan pekerja, akademisi, hingga asosiasi profesi ramai-ramai melayangkan kritik atas kinerja pemerintah dan DPR saat membahas hingga akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
Berikut link download PDF Omnibus Law RUU Cipta Kerja salinan resmi dari DPR RI: https://bit.ly/30Kiwmf
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
