Advertisement
Jokowi Minta 'Jangan Sok-sokan Lockdown', Pejabat Istana Jelaskan Maksudnya
Layar memperlihatkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Jokowimengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO - Kemenlu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengunggah video menyebutkan agar daerah baik provinsi, kabupaten, kota dan lainnya agar jangan 'sok-sokan' lockdown.
Tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian menjelaskan bahwa makna dari pernyataan itu tidak keras.
Advertisement
"Itu hanya mengingatkan bahwa lockdown itu bukan pilihan. Kebijakan kan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] dari awal kan berbeda dengan lockdown," jelasnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (4/10/2020).
Menurutnya, Jokowi hanya ingin mengimbau agar jangan ada yang kebablasan sampai melockdown wilayahnya karena memang sudah membebani perekonomian warga. Adapun, yang diarahkan adalah pembatasan sosial berskala mikro.
"Jadi yang sungguh-sungguh sudah merah itu yang dilakukan khususnya berskala mikro. Kesehatan dan ekonomi harus ditemukan keseimbangannya," imbuhnya.
BACA JUGA: Mobil Terbakar Hebat di Jakal, Beruntung Penumpang Sempat Selamatkan Diri
Ungkapan 'Jangan sok-sokan' ini, kata Doni, hanya masalah diksi, dan tidak perlu diperdebatkan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam video itu mengetengahkan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor 1 atau hal yang harus diutamakan. Namun, jelas dia, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi.
Pasalnya, kata presiden, mengorbankan ekonomi sama saja dengan mengorbankan hidup puluhan juta orang. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus mencari harus mencari keseimbangan yang pas antara kedua aspek itu.
"Saya dan seluruh jajaran pemerintah berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak usah sok-sokan akan me-lockdown provinsi kota atau kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah agar tidak menyebar," tegas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
