Advertisement
Jokowi Minta 'Jangan Sok-sokan Lockdown', Pejabat Istana Jelaskan Maksudnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengunggah video menyebutkan agar daerah baik provinsi, kabupaten, kota dan lainnya agar jangan 'sok-sokan' lockdown.
Tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian menjelaskan bahwa makna dari pernyataan itu tidak keras.
Advertisement
"Itu hanya mengingatkan bahwa lockdown itu bukan pilihan. Kebijakan kan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] dari awal kan berbeda dengan lockdown," jelasnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (4/10/2020).
Menurutnya, Jokowi hanya ingin mengimbau agar jangan ada yang kebablasan sampai melockdown wilayahnya karena memang sudah membebani perekonomian warga. Adapun, yang diarahkan adalah pembatasan sosial berskala mikro.
"Jadi yang sungguh-sungguh sudah merah itu yang dilakukan khususnya berskala mikro. Kesehatan dan ekonomi harus ditemukan keseimbangannya," imbuhnya.
BACA JUGA: Mobil Terbakar Hebat di Jakal, Beruntung Penumpang Sempat Selamatkan Diri
Ungkapan 'Jangan sok-sokan' ini, kata Doni, hanya masalah diksi, dan tidak perlu diperdebatkan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam video itu mengetengahkan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor 1 atau hal yang harus diutamakan. Namun, jelas dia, memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi.
Pasalnya, kata presiden, mengorbankan ekonomi sama saja dengan mengorbankan hidup puluhan juta orang. Oleh karena itu, pemerintah terus menerus mencari harus mencari keseimbangan yang pas antara kedua aspek itu.
"Saya dan seluruh jajaran pemerintah berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak usah sok-sokan akan me-lockdown provinsi kota atau kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah agar tidak menyebar," tegas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
- Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Advertisement
Advertisement