FESTIVAL INKLUSIF: Perjuangan Penyuluh Penghayat, Rela Tak Dibayar Demi Regenerasi

Amar Kazet, salah satu tokoh muda penghayat kepercayaan dari Banyumas, saat menjelaskan kondisi dan kegiatan kelompok penghayat di Banyumas, Jawa Tengah, dalam webinar Festival 100% yang digelar Yayasan Inovasi Desa dan Program Peduli pada 21-26 September 2020-Harian Jogja - Ujang Hasanudin
04 Oktober 2020 19:17 WIB Ujang Hasanudin News Share :

Konggres Kebudayaan Desa yang digelar Juni-Juli lalu di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, yang salah satunya menyoroti arah tatanan Indonesia baru dalam membangun masyarakat setara bermartabat ditindaklanjuti dengan menggelar Festival Inklusif 100%. Festival yang digelar secara daring pada 21-26 September lalu salah satu temannya adalah Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Kelompok Penghayat. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Ujang Hasanudin.

Saban pekan sekali Amar Kazet mengajar di sekolah menengah pertama (SMP) 3 Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tokoh muda penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah sejak 2017 lalu mengajar materi penghayat kepercayaan di sekolah tersebut. Tidak ada honor atau gaji dari pemerintah maupun pihak sekolah.

“Kami mengajar ikhlas, masih gotong-royong karena ini bagian dari perjuangan kami teman- teman penghayat,” kata Amar.

Amar menyadari karena mengajar materi penghayat tidak masuk dalam struktur guru, tidak ada kriteria khusus seperti harus bertitel sarjana dengan jurusan yang linear seperti guru pada umumnya yang mendapat bayaran. Selama menguasai ilmu dan keahlian dalam menyampaikan materi penghayat ia dapat menjadi guru-penyuluh penghayat kepercayaan.

Amar tidak sendirian, ada tujuh penyuluh lainnya di Kabupaten Banyumas yang kini aktif mendatangi sekolah-sekolah yang terdapat murid penganut kepercayaan. Dalam catatan dia ada 11 siswa dari penghayat kepercayaan di Banyumas yang tersebar di SD empat orang, SMP tiga orang, dan SMK empat orang. Delapan siswa di antaranya asli warga Banyumas, sisanya siswa dari Cilacap yang sekolah di Banyumas.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil pendataan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Banyumas bersama sejumlah paguyuban penganut kepercayaan yang secara proaktif melaporkan. Ia menduga masih banyak peserta didik penghayat yang belum terdata. “Ke depan untuk pendidikan kami melihat potensi penghayat di luar sana yang belum tercover secara keorganisasian. Secara pribadi saya yakin masih banyak potensi baik peserta didik dan penyuluh yang belum terdata,” kata Amar.

Keyakinan Amar ini bukan tanpa dasar, namun berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang menyebut jumlah penghayat di Banyumas ada sekitar 1.500an orang. Sementara yang baru terdata melalui kartu tanda penduduk (KTP) yang dibuat secara kolektif pada 2017 lalu baru sekitar 70 orang dan ke-70 orang tersebut sudah masuk dalam organisasi penghayat.

Meski menjadi penyuluh tanpa bayaran, Amar mengaku bersyukur paguyuban penghayat bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi pada siswa sesuai kepercayaan yang dianut siswa. Menurut dia, selama dua tahun terakhir, pelayanan pendidikan untuk siswa penghayat di Banyumas sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Sebelum ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, siswa dari penganut penghayat tidak bisa mengakses layanan pendidikan sesuai kepercayaannya dan terpaksa harus mengikuti pendidikan salah satu agama.

Dalam kesempatan webinar Inklusif 100%‘Yang Beda Yang Memberi Warna: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Inklusif Bagi Penghayat’ pada 21 September lalu, Sekretaris MLKI Banyumas ini mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkab Banyumas agar Pemkab terus memberikan informasi seluas-luasnya melalui sekolah-sekolah terkait layanan pendidikan bagi penghayat.

Harapannya semua sekolah tanpa kecuali bisa memahami bahwa hak pendidikan bisa diakses oleh semua siswa tanpa kecuali siswa penghayat dan sekolah juga tidak bingung bagaimana harus mempersiapkan guru atau penyuluh bagi peserta didik penghayat.

Selain koordinasi dengan Pemkab Banyumas, MLKI juga melakukan konsolidasi internal dengan melakukan kegiatan kunjungan-kunjungan ke beberapa paguyuban penghayat kepercayaan dan adat. “Konsolidasi internal ini untuk pendataan dan sosialisasi terkait kepentingan atau hak-hak layanan publik yang didapatkan bagi penganut kepercayaan,” kata Amar.

Untuk mempertahankan eksistensi penghayat kepercayaan, MLKI Banyumas juga membangun jaringan dengan Forum Kerukunan Umat Beriman (FKUB), Gusdurian, dan komunitas lintas iman.

BACA JUGA: Bertambah 19 Positif,  Covid-19 di DIY Kini Total 2.791 Kasus

Ketua Umum Puan Hayati Nasional, Dian Jennie Cahyawati mengatakan penghayat yang ada dan terangkum dalam organisasi yang tercatat di Direktorat Jenderal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 188 organisasi tingkat pusat, tingkat cabang 986. Namun yang aktif hanya 161 organisasi penghayat kepercayaan.

Menurut dia terjadinya penyusutan organisasi penghayat kepercayaan akibat dampak diskriminasisai dan stigmaniasasi yang berlangsung lama, “Situasi ini berdampak panjang pada psikologi penghayat. Paling dirasakan penyusutan hilangnya generasi pewaris akibat tekanan eksternal,” kata Dian.

“Kalau mau cek masih banyak penghayat kepercayaan belum berani menunjukan identitas dan jati dirinya. Tak sepenuhnya menyalahkan penghayat tapi akibat peminggiran kehidupan penghayat akibat pemaksaan agama yang diakui negara,”ucap Dian.

Puan Hayati sebagai salah satu organisasi perempuan penghayat kepercayaan akan terus berupaya menciptaan kembali kader dan generasi penerus penghayat yang memiliki kemampuan dan wawasan serta percaya diri. Salah satu kekuatan penghayat tetap eksis adalah memperkuat jaringan dengan berbagai organisasi.

Masih dalam sesi webinar Festival Inklusif 100%, Direktur Jenderal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sjamsul Hadi mengatakan terbitnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, jawatannya sudah bekerja cepat sejak 2016-1017 dalam mempersiapkan pedoman teknis yang dilanjutkan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), penyusunan buku teks untuk SD, SMP, dan SMA dan sudah terealisasi. Dalam menentukan kompetensi inti pelajaran penghayat, pihaknya bermira dengan MLKI untuk percepatan layanan pendidikan.

“Alhamdulillah tahun ini untuk pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada sedikit stimulus yang memberikan kesejahteraan dan sudah terealisasi kepada pendidik,” kata Sjamsul. Namun ia tidak menyebut berapa yang sudah mendapat stimulus dan yang belum.

Ia mencatat terdapat 254 penyuluh dan 190 organisasi penghayat yang terdata di 55 kabupaten dan 19 kota. Sementara jumlah peserta didik penghayat kepercayaan tercatat ada 2.868 siswa dan terbanyak ada di Sulawesi Barat ada 1.355 dan paling sedikit DIY hanya lima orang.

Sjamsul mengaku jumlah penyuluh masih kurang banyak dibanding jumlah pendidik. Tahun ini sebenarnya ada ada program bimbingan teknis (Bimtek) dan penguatan kompetensi untuk penyuluh, namun karena pandemi Covid-19 sehingga terhambat. Namun tetap ada worshop untuk pengayaan pengetahuan penyuluh.

Tahun ini juga Kemendikbud, kata Sjamsul tengah berupaya mewujudkan prodi pendidikan kepercayaan bersama Universitas 17 Agustus Semarang. Dengan adanya prodi tersebut diharapkan penyuluh materi kepercayaan nantinya memiliki ijazah yang linear karena banyak penyuluh dengan keilmuan yang bermacam, bahkan ada yang belum sarjana. “Tapi dengan standar kompetensi peserta didik dapat terlayani baik,” ujar Sjamsul.

Ketua Festival Inklusif 100%, Aditya Mahendra Putra, mengatakan Festival Inklusif 100% dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai praktik-praktik inklusi sosial di berbagai wilayah sebelum dan selama pandemi sebagai satu landasan bersama untuk membangun tatanan masyarakat baru yang inklusif.

BACA JUGA: Begini Cara Memproteksi Diri dari Penularan Covid-19 saat Musim Hujan

Festival tersebut manyajikan pengalaman kelompok marjinal memutus ekslusi sosial yang dihadapi, strategi yang digunakan, hasil pencapaian sehingga mampu navigasi kepada pihak lain untuk menuju masyarakat inklusif sebagai tanan baru.

“Kegiatan ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat model kehidupan yang lebih harmonis antara masyarakat yang selama ini tersekat-sekat. Alternatif ini diharapkan akan mengisi produksi pengetahuan sebagi bagian dari kerja-kerja melakukan konstruksi atas masyarakat dan tidak menyerahkan kontruksi masyarakat hanya direduksi melalui keputusan politik di parleman saja.