Kesepakatan Trump-Xi Disebut Momen Bersejarah, Ini Isinya
Trump klaim kesepakatan dagang besar dengan Xi Jinping. China disebut beli 200 pesawat Boeing dan bahas Selat Hormuz.
Tangkapan layar video kebakaran di gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8/2020)/Twitter@humasjakfire
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang, yang juga praktisi hukum, menilai informasi dari polisi mengenai dugaan ada unsur kesengajaan dalam kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
"Informasi adanya kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejagung akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini semakin menurun," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (21/9/2020).
BACA JUGA : Gedung Kejaksaan Agung Kebakaran
Oleh karena itu, kata Girsang, Kejagung dituntut untuk segera mengungkap kejadian di balik kebakaran itu guna mengembalikan kepercayaan publik.
Dia mengingatkan publik menunggu langkah konkret dari Jaksa Agung dan jajarannya untuk membuktikan berbagai spekulasi negatif terhadap kasus kebakaran ini.
“Saatnya petinggi Kejaksaan dan jajarannya sedikit bicara dan banyak kerja. Publik perlu diyakinkan bahwa Kejagung memang ada untuk melindungi kepentingan negara sesuai dengan tupoksi yang berkepastian. Ataukah moralitas dan mentalitas para penegak hukum ini sebaiknya dievaluasi kembali?" tanya Girsang.
Dia mengutarakan peristiwa kebakaran Gedung Kejagung pada Sabtu (22/8/2020) itu sangat mengagetkan sekaligus memilukan.
Terlebih lagi, lanjutnya, peristiwa itu terjadi pada saat kasus yang melibatkan konglomerat Djoko Tjandra sedang menyeret oknum pejabat institusi itu.
Selain Kejaksaan, Girsang juga mengingatkan polisi untuk segera mengungkap oknum pelaku dan motif di balik pembakaran Gedung Korps Adhyaksa itu.
Menurut dia, masyarakat sedang menunggu hasil penyidikan dari Kepolisian, sebab lokasi terjadinya kebakaran merupakan ruang intelijen yang sarat berisi informasi dan data strategis yang sangat mungkin merupakan dokumen penting terkait dengan penegakan hukum.
"Ini situasi yang genting dan perlu mendapat atensi khusus dari Presiden beserta jajaran penegak hukum," lanjut Girsang.
BACA JUGA : Hari Ini Polri Kirim SPDP Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Prabowo, mengatakan penanganan kasus kebakaran Gedung Utama Kejagung naik dari penyelidikan ke penyidikan karena ada dugaan pidana dalam peristiwa itu.
Tim gabungan telah menggelar gelar perkara yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Dari hasil penyelidikan, mereka menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik, melainkan diduga karena nyala api terbuka.
BACA JUGA : 17 Mobil Pemadam Kebakaran Dikerahkan Atasi Kebakaran
Api berasal dari lantai 6 Ruang Rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, kemudian dengan cepat menjalar ke ruangan dan lantai lain karena diduga terdapat cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parket, panel HPL dan bahan mudah terbakar lainnya.
Nantinya pelaku penyebab terjadinya kebakaran hebat itu bakal dijerat pasal 187 KUHP dan atau 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara 15 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Trump klaim kesepakatan dagang besar dengan Xi Jinping. China disebut beli 200 pesawat Boeing dan bahas Selat Hormuz.
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.