Survei LSI: Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Hanya 46 Persen Pemilih Datang ke TPS

Harianjogja.com, JAKARTA- Pilkada serentak di Indonesia akan digelar pada 9 Desember. Saat ini, tiga bulan sebelumnya, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 dan masih belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir.

Lembaga Survei Indonesia melansir hasil survei terbaru yang mengindikasikan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak besok akan cenderung sedikit.

Baca juga: Saat Wali Kota Risma Jadi Guru Sekolah Daring untuk SD dan SMP

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan, hasil survei menunjukkan hanya akan ada 20 persen sampai 46 persen calon pemilih yang akan datang ke tempat-tempat pemungutan suara pilkada.

Hal itu disampaikan Djayadi Hanan dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

"Riset kami di sejumlah daerah juga menyertakan pertanyaan, kalau pilkada digelar Desember, apakah warga mau datang atau tidak? Sebanyak 20 persen sampai 46 persen responden di masing-masing daerah menjawab tidak," kata Djayadi.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung maupun Tak Langsung Sama-Sama Berpotensi Politik Uang

Menurutnya, jumlah pemilih yang datang ke TPS pada pilkada serentak nanti menurun diakibatkan pandemi virus corona covid-19.

Banyak responden risetnya mengungkapkan rasa takut terinfeksi virus corona apabila mendatangi TPS pilkada.

Bila hasil risetnya tersebut tepat, maka persentase partisipasi rakyat dalam pilkada 2020 akan menjadi yang terendah dari tiga gelaran sebelumnya.

Persentase partisipasi konstituen dalam pilkada 2018 mencapai 73,24 persen. Sementara pilkada 2017, partisipasi publik mencapai 74,2 persen. Sedangkan tahun 2015, sebanyak 70 persen calon pemilih datang ke TPS.

"Tentu secara politik menjadi pertanyaan kalau pilkada ini terlalu tajam penurunan partisipasinya. Bukan karena pemilih tidak mau ke TPS, tapi mereka takut lantaran pandemi."

Sementara itu, Djayadi memaparkan masalah lainnya yang akan menjadi tantangan pilkada di tengah pandemi covid19, yakni soal kampanye.

Bagi pasangan calon petahana, akan diunggulkan lantaran bisa tampil di hadapan publik ketika bertugas sebagai tim Gugus Tugas penanganan Covid-19.

Untuk pasangan calon lainnya yang harus berkampanye secara daring, akan mengalami hambatan semisal jaringan internet yang tak memadai di pelosok daerah.

"Yang lain, saat melihat pendaftaran hari pertama, kekhawatiran saya itu semakin meningkat, bahwa Pilkada bisa menjadi klaster baru corona," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com