Ombusmand Minta Menteri Nadiem Susun Kurikulum Baru yang Tak Bebani Siswa

Seorang laboran membuat video pembelajaran praktikum di SMK-SMTI Yogyakarta, Umbulharjo, DI Yogyakarta, Senin (10/8/2020). Selama pandemi COVID-19, pengajar di sekolah tersebut membuat video pembelajaran praktikum agar siswa sekolah kejuruan tetap dapat mengerti prinsip dasar pelajaran praktik selama proses pembelajaran jarak jauh. - Antara / Hendra Nurdiyansyah.
16 Agustus 2020 22:17 WIB MG Noviarizal Fernandez News Share :

Harianjogja.com,JAKARTA - Banyaknya keluhan orang tua terhadap kegiatan belajar online yang dirasa membenani membuat Ombudsman RI melayangkan peringatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu diminta menyesuaikan kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Peringatan ini seiring makin banyaknya laporan dari orang tua murid dan guru tentang terlalu beratnya beban yang harus ditanggung siswa. Selain itu masalah jaringan internet hingga ketersediaan waktu bagi orang tua yang bekerja untuk mendampingi PJJ membuat model ini belum optimal karena mengejar kurikulum normal.

“Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan,” ujar Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, Minggu (16/8/2020).

Menurutnya para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan.

 Untuk itu, tuturnya, Ombudsman berpendapat PJJ dengan menggunakan platform daring pada pandemi Covid-19 ini perlu dievaluasi untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.

Ia mengharapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat penerapan kurikulum khusus atau darurat di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Jokowi Unggah Foto Sepeda Kreuz, Ini Sejarah dan Harganya

Lebih lanjut, Ombudsman juga meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyediaan jaringan internet gratis pada beberapa titik.

Termasuk penyediaan alat atau gawai yang dapat digunakan secara bergantian oleh siswa atau tenaga pendidik yang membutuhkan.

Suaedy mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa baik guru maupun siswa mengeluhkan kendala teknis dalam PJJ seperti keterbatasan dalam penyediaan gawai, paket data dan keterbatasan akses jaringan internet.

Sementara itu, menanggapi rencana kegiatan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah, Suaedy mengatakan hal tersebut menjadi tanggung jawab dinas pendidikan setempat dan wajib memperoleh persetujuan dari Kemendikbud dan Satgas Covid-19.

“Selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan diedarkan, sebaiknya kegiatan belajar tatap muka di sekolah bagi daerah yang pernah ada kasus terinfeksi Covid-19 ditunda terlebih dahulu,” tegas Suaedy.

Selain itu, katanya, untuk mengurangi beban selama pembelajaran jarak jauh, Suaedy berharap Kemendikbud membuat panduan yang lebih mudah dipahami dan dipraktikkan orang tua atau wali siswa.

Baca Juga:  Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac, 1.866 Orang Sudah Mendaftar Jadi Relawan

“Orang tua dituntut untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengikuti PJJ. Hal tersebut menimbulkan problem sosial baru karena banyak orang tua/ wali murid yang berbenturan waktu dengan jadwal bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” tutur Suaedy.

Penggunaan platform daring dalam PJJ diakui Suaedy juga dikeluhkan oleh para guru maupun murid. Karena dianggap monoton dan membosankan, sehingga mengurangi semangat dan ekspresi belajar yang kondusif.

“Kemendikbud perlu memastikan setiap platform dan atau media pembelajaran daring yang digunakan agar disisipkan gim ringan yang bermuatan edukasi. Sehingga pembelajaran tidak monoton,” pungkasnya.

Sumber : bisnis.com