Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pidato Jokowi Cuma Lip Service
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Harianjogja.com, JAKARTA--Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dikritik kalangan masyarakat sipil.
Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia, menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Koalisi menilai pidato Jokowi sama sekali tidak menanggapi aspirasi rakyat di luar gedung MPR/DPR yang terus berteriak karena perusakan sumber-sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat seperti sawah, tambak, hutan dan laut atas nama investasi sepanjang agenda sidang tahunan.
"Pidato Presiden Jokowi hari ini semakin menunjukkan tidak adanya perubahan paradigma pembangunan yang masih business as usual. Padahal, pandemi yang merupakan kejadian luar biasa musti direspons dengan cara-cara yang transformatif, bukan dengan business as usual," kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati, Jumat (14/8/2020).
Jokowi juga dianggap hanya bicara semata alias lips service ketika menyinggung beberapa hal tentang lingkungan hidup, HAM, dan demokrasi.
"Itu hanya sebatas lips service. Kenyataannya, apa yang dialami oleh warga dan lingkungan hidup bertolak belakang dari hal normatif yang disampaikan oleh presiden," tegasnya.
Hidayati menyebut apresiasi yang disampaikan Jokowi atas kinerja DPR yang mengesahkan UU Minerba telah mendorong kerusakan yang lebih jauh.
Bahkan, lanjutnya, mungkin tidak terbayangkan bagi rakyatnya terutama di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait lompatan besar untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebutnya bisa dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Kemudian untuk menghadapi ketahanan pangan pada masa krisis, Jokowi berniat membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi juga sempat menyinggung kepastian hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menurutnya harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Sumber : Suara.com
