Advertisement
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pidato Jokowi Cuma Lip Service

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dikritik kalangan masyarakat sipil.
Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia, menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Advertisement
Koalisi menilai pidato Jokowi sama sekali tidak menanggapi aspirasi rakyat di luar gedung MPR/DPR yang terus berteriak karena perusakan sumber-sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat seperti sawah, tambak, hutan dan laut atas nama investasi sepanjang agenda sidang tahunan.
"Pidato Presiden Jokowi hari ini semakin menunjukkan tidak adanya perubahan paradigma pembangunan yang masih business as usual. Padahal, pandemi yang merupakan kejadian luar biasa musti direspons dengan cara-cara yang transformatif, bukan dengan business as usual," kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati, Jumat (14/8/2020).
Jokowi juga dianggap hanya bicara semata alias lips service ketika menyinggung beberapa hal tentang lingkungan hidup, HAM, dan demokrasi.
"Itu hanya sebatas lips service. Kenyataannya, apa yang dialami oleh warga dan lingkungan hidup bertolak belakang dari hal normatif yang disampaikan oleh presiden," tegasnya.
Hidayati menyebut apresiasi yang disampaikan Jokowi atas kinerja DPR yang mengesahkan UU Minerba telah mendorong kerusakan yang lebih jauh.
Bahkan, lanjutnya, mungkin tidak terbayangkan bagi rakyatnya terutama di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait lompatan besar untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebutnya bisa dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Kemudian untuk menghadapi ketahanan pangan pada masa krisis, Jokowi berniat membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi juga sempat menyinggung kepastian hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menurutnya harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement