Advertisement
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pidato Jokowi Cuma Lip Service
Presiden Joko Widodo merapikan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dikritik kalangan masyarakat sipil.
Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia, menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Advertisement
Koalisi menilai pidato Jokowi sama sekali tidak menanggapi aspirasi rakyat di luar gedung MPR/DPR yang terus berteriak karena perusakan sumber-sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat seperti sawah, tambak, hutan dan laut atas nama investasi sepanjang agenda sidang tahunan.
"Pidato Presiden Jokowi hari ini semakin menunjukkan tidak adanya perubahan paradigma pembangunan yang masih business as usual. Padahal, pandemi yang merupakan kejadian luar biasa musti direspons dengan cara-cara yang transformatif, bukan dengan business as usual," kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati, Jumat (14/8/2020).
Jokowi juga dianggap hanya bicara semata alias lips service ketika menyinggung beberapa hal tentang lingkungan hidup, HAM, dan demokrasi.
"Itu hanya sebatas lips service. Kenyataannya, apa yang dialami oleh warga dan lingkungan hidup bertolak belakang dari hal normatif yang disampaikan oleh presiden," tegasnya.
Hidayati menyebut apresiasi yang disampaikan Jokowi atas kinerja DPR yang mengesahkan UU Minerba telah mendorong kerusakan yang lebih jauh.
Bahkan, lanjutnya, mungkin tidak terbayangkan bagi rakyatnya terutama di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait lompatan besar untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebutnya bisa dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Kemudian untuk menghadapi ketahanan pangan pada masa krisis, Jokowi berniat membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi juga sempat menyinggung kepastian hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menurutnya harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
- Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
- KPK Geledah BI-OJK, Anggota DPR Rajiv Diperiksa dari Laporan PPATK
- Sejarah dan Isi Teks Asli Ikrar Sumpah Pemuda Tahun 1928
Advertisement
Tim TAA Polda DIY Diterjunkan untuk Usut Kecelakaan Maut di Rongkop
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- I-League Edukasi Mahasiswa Jogja Soal Karier Sepak Bola
- Malaysia-AS Sepakati Pemangkasan Tarif, ASEAN Bisa Meniru
- Fakta Unik Rambut: Arsip Kesehatan, Antena, hingga Penyembuh Luka
- Teknik Olah Sampah Mas Jos Prawirodirjan, Organik Jadi Pakan Ternak
- Takluk dari Aston Villa, Guardiola Puji Kualitas Lawan
- Sidang Praperadilan Delpedro Dkk Ricuh, Dipicu Penolakan Gugatan
- Tambang Ilegal Rusak 4.000 Hektare IKN, Pelaku Wajib Reforestasi
Advertisement
Advertisement



