Advertisement
Pakar Komunikasi Berkomentar Soal Wapres Jarang Tampil di Depan Publik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut jarang munculnya Wakil Presiden Ma`ruf Amin di muka publik tidak berdampak apapun pada kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, selama ini Ma`ruf memang menjadi wakil dari Presiden Joko Widodo. Meski Wapres dianggap kurang terdengar publik, Jokowi masih menangani kondisi ini dengan aktif dan mampu bekerja selama Covid-19.
Advertisement
“Lagipula, Presiden nampaknya tidak keberatan dengan kinerja Wapres, jadi mestinya tidak apa-apa,” katanya kepada JIBI/Bisnis, Senin (4/8/2020).
Di sisi lain, publik menurutnya tidak dapat membandingkan antara kursi Wakil Presiden yang diduduki Ma`ruf Amin dengan pemerintahan terdahulu seperti Jusuf Kalla dan Boediono.
Pasalnya ketiga Wakil Presiden tersebut memiliki situasi, kondisi dan atmosfir politik yang berbeda. Termasuk di masa Ma`ruf Amin tengah menghadapi situasi pandemi Corona.
Adapun, Ma`ruf Amin memang jarang terlihat di muka publik maupun pemberitaan di media massa. Terlebih saat mulai meluasnya pandemi, Wapres mulai membatasi aktivitas termasuk kunjungan kerja.
Pada bulan Juli misalnya, Wapres dua kali melakukan kunjungan. Pertama, ke Kota Sukabumi pada 8 Juli dan ke Kabupaten Serang, Banten saat perayaan Iduladha 31 Juli 2020.
“Indikatornya kepuasan Presiden saja, kalao Presiden nggak masalah ya udah biarin aja,” ujarnya.
Pada awal pandemi Covid-19, Ma’ruf Amin cukup rutin menggelar konferensi pers. Namun, kini kegiatan itu kian jarang. Konferensi pers terakhir Wapres dengan media berlangsung pada 16 Juni 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
