MK Tolak Gugatan UU Kesehatan, Kemenkes Perkuat Penanganan KLB
Kemenkes menyebut putusan MK yang menolak uji materi UU Kesehatan memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah di Indonesia.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dengan masker kumisnya. (Solopos-Mariyana Ricky P.D.)
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal peristiwa pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terjadi saat sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020) kemarin.
Rudy, panggilan Wali Kota Solo ini, menyikapi kejadian tersebut dengan mengirim pesan siar ke seluruh kader dan akar rumput untuk tidak terpancing emosi dan terprovokasi.
Dia meminta seluruh kader tetap tenang dan tidak bertindak apapun terkait insiden bendera PDIP dibakar tersebut.
“Komando di tingkat kota adalah DPC. Seluruh organisasi di bawah DPC wajib taat instruksi ketua, yaitu saya. Jadi instruksi sudah jelas, seluruh fraksi, DPC, ranting, anak ranting, PAC, badan, sayap, satgas, divikom, anggota dan kader PDIP dalam menyikapi pembakaran untuk tidak terprovokasi,” kata dia, kepada wartawan di Kantor Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kamis (25/6/2020).
Rudy, panggilan akrabnya, meyakini kader tidak akan nekat membuat gerakan yang mengancam kondusivitas kota. Menurutnya, kasus bendera PDIP dibakar tersebut akan ditangani melalui jalur hukum.
“Saya meminta kader untuk satu komando dari DPC. Tetap solid menjaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Tetap gotong royong membantu Pemkot dalam menangani pencegahan virus Corona,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
Kemenkes menyebut putusan MK yang menolak uji materi UU Kesehatan memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah di Indonesia.
YPI RUS Kudus siapkan SMP Internasional berbasis Cambridge, bilingual, dan vokasi untuk cetak generasi unggul berdaya saing global.
Pemda DIY siapkan Raperda Perfilman untuk bangun ekosistem film berbasis budaya sekaligus dorong industri kreatif lokal.
Pemerintah resmi mewajibkan registrasi SIM dengan biometrik wajah mulai 2026 untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan digital.
Sebanyak 35 anak Gunungkidul lolos Sekolah Rakyat 2026. Namun data final masih menunggu SK Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Penggunaan BBM B50 aman untuk kendaraan diesel, namun pakar ITB mengingatkan beberapa komponen penting tetap harus rutin dicek.