Advertisement
Ma'ruf Amin Minta Pembahasan RUU HIP Ditunda
KH Ma'ruf Amin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap ini diambil setelah pemerintah mempelajari usulan tersebut.
“Meminta DPR menunda pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid19,” katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (16/6/2020) malam.
Advertisement
Selain itu, Wapres menyebut saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada dampak masalah sosial serta pemulihan ekonomi nasional.
“Keputusan pemerintah dapat respon dari MUI [Majelis Ulama Indonesia], NU [Nahdlatul Ulama], dan Muhammadiyah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut RUU HIP merupakan usulan inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden, kata dia, juga sempat mendalami usulan ini.
Hasilnya, pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan DPR atas pembahasan RUU tersebut. Dia meminta dewan untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak dari pelbagai kalanga masyarakat.
Presiden kata Mahfud, juga tidak mengirimkan Surat Presiden untuk pembahasan tersebut. Nantinya pemerintah akan mengirim surat kepada dewan terkait sikap pemerintah ini.
Di sisi lain, pemerintah masih meyakini pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
