Advertisement
Ma'ruf Amin Minta Pembahasan RUU HIP Ditunda
KH Ma'ruf Amin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap ini diambil setelah pemerintah mempelajari usulan tersebut.
“Meminta DPR menunda pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid19,” katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (16/6/2020) malam.
Advertisement
Selain itu, Wapres menyebut saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada dampak masalah sosial serta pemulihan ekonomi nasional.
“Keputusan pemerintah dapat respon dari MUI [Majelis Ulama Indonesia], NU [Nahdlatul Ulama], dan Muhammadiyah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut RUU HIP merupakan usulan inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden, kata dia, juga sempat mendalami usulan ini.
Hasilnya, pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan DPR atas pembahasan RUU tersebut. Dia meminta dewan untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak dari pelbagai kalanga masyarakat.
Presiden kata Mahfud, juga tidak mengirimkan Surat Presiden untuk pembahasan tersebut. Nantinya pemerintah akan mengirim surat kepada dewan terkait sikap pemerintah ini.
Di sisi lain, pemerintah masih meyakini pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
