Advertisement
Pembatalan Haji, DPR: Tak Ada Pembicaraan Jelas Dana Haji Bagaimana
Sejumlah warga melepas kepergian anggota keluarganya yang akan menunaikan ibadah haji di alun-alun Serang, Banten, Rabu (18/7/2018). Sebanyak 430 orang calon haji asal Serang yang tergabung dalam Kloter 6 diberangkatkan menuju Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. - Antara/Asep Fathulrahman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembatalan haji yang sudah diumumkan Pemerintah melalui Menteri Agama Fachrul Razi membuat Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus beranggapan dana haji yang bersumber dari APBN tidak jelas larinya ke mana.
"Saya rasa Pak Menteri kemarin putuskan pembatalan haji dengan tergesa-gesa. Tidak ada pembicaraan jelas dana haji bagaimana. Ini kan APBN, masa larinya tidak jelas ke mana," ungkap Ihsan Yunus kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2020).
Advertisement
Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan bahwa karena proses persiapan keberangkatan haji sudah menggunakan APBN maka seharusnya Menteri Agama melaporkan penggunaannya.
"Proses persiapan selama setahun kan sudah berjalan. Tahun lalu Pak Menag jelaskan persiapan haji bagaimana, anggarannya bagaimana. DPR sudah oke kok,” katanya.
Hanya saja ketika diputuskan dibatalkan, terus APBN yang udah dipakai berapa seharusnya bisa dijelaskan.
“Sampai sekarang ketidakjelasan ini yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya" tambah Ihsan.
Dia berharap Menag punya itikad baik untuk berikan penjelasan di depan DPR karena selama ini sudah berkoordinasi.
Ihsan Yunus juga menyebut bahwa dalam waktu dekat Komisi VIII akan menunggu penjelasan dari Menteri Agama.
"Jika Menag beritikad baik kami sangat terbuka. Biar terang semua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
KPK Bidik Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Wisata Nasional
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
Advertisement
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
Advertisement
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
Advertisement
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Berita Pilihan
Advertisement
Sekolah Bantul Diminta Prioritaskan Jasa Lokal untuk Study Tour
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
- Pesulap Merah Akui Poligami, Istri Kedua Ratu Rizky Nabila Hamil
- Bantul dan Jogja Terdampak Gempa, 40 Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit
- Ivar Jenner Resmi Gabung Dewa United Banten FC
- Kemiskinan DIY Turun 3.030 Orang, Gini Ratio Membaik
- Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
- Bank Jateng Batang Tanam 200 Kopi di Curug Genting
Advertisement
Advertisement
