Celios Ungkap Dampak Kesehatan Karhutla, 17,4 Juta Warga Tak Mampu Berobat
Celios memperkirakan biaya kesehatan akibat karhutla mencapai Rp103,3 triliun. Sebanyak 17,4 juta warga bergejala ISPA diprediksi tidak berobat.
Foto ilustrasi. /Antara
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR--Sebanyak 4.800 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang berada di Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia akan dipulangkan secara bertahap.
Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengungkapkan langkah itu dalam pidato harian pembatasan sosial berskala besar, yang disebut Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), ke-74 di Putrajaya, Sabtu.
"\'Kantor Imigrasi Malaysia (JIM) bersama Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) telah mengadakan musyawarah bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia mengenai pengantaran pulang PATI Indonesia pada 28 Mei lalu," katanya.
Semua PATI Indonesia yang dipulangkan akan menjalani ujian RTK Antigen. KBRI Kuala Lumpur diundang untuk turut berada di lolasi saat pengujian dilaksanakan.
"Fase pertama pengantaran pulang PATI akan mulai pada 6 Juni 2020 dan akan melibatkan 2.189 warga Indonesia yang berada di depot-depot Imigrasi di Semenanjung Malaysia dan Sarawak serta 672 PATI di depo-depot Imigrasi di Sabah," katanya.
Kelompok pertama, yang terdiri dari 450 PATI, akan dipulangkan dengan tiga penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya pada 6 Juni. Proses itu akan dilanjutkan pada 10 Juni dengan pemulangan 445 PATI ke Jakarta, Medan dan Surabaya.
"Proses pengantaran pulang juga akan menggunakan jalan laut yaitu 1.294 PATI dijadwalkan berangkat ke Medan pada 22 Juni 2020," katanya.
Fase kedua akan terdiri dari 2.623 PATI, yang akan diberangkatkan dalam masa dua bulan. "Pihak KBRI juga diperbolehkan untuk membuat lawatan konsuler untuk mengurus urusan dokumentasi PATI yang belum mempunyai dokumen perjalanan," katanya.
Pemerintah Malaysia menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas kerja sama yang telah diberikan.
Belum diperoleh informasi soal anggaran pemulangan PMI tersebut, apakah menggunakan anggaran pemerintah Malaysia atau pemerintah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Celios memperkirakan biaya kesehatan akibat karhutla mencapai Rp103,3 triliun. Sebanyak 17,4 juta warga bergejala ISPA diprediksi tidak berobat.
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan transfer antarbank dan e-wallet tidak dikenai PPN. Pajak hanya berlaku atas imbalan jasa tertentu.
LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang 2026. Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan warteg dan usaha mikro beromzet maksimal Rp500 juta per tahun bebas pajak.
Mabes Polri tetapkan eks Pimpinan Polri dan dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal nomor seluler Presiden Prabowo.
Mutasi Polri November 2026 menyasar enam perwira terkait Polda DIY, termasuk pergantian Kapolresta dan Wakapolresta Yogyakarta.