Advertisement
PKS: Kasihan Presiden, Pernyataannya Malah Dianggap Lelucon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PKS melalui Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta, mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdamai dan hidup berdampimpingan bersama Covid-19 tidak ada urgensi disampaikan.
Sukamta justru menilai pemerintah melalui kebijakannya sudah memberi kesan bahwa mereka selama ini telah membuat rakyat hidup berdampingan dengan virus Corona penyebab Covid-19.
Advertisement
"Sejak awal rakyat Indonesia sudah dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan virus Corona dengan berbagai wacana pemerintah yang tidak menentu arahnya," kata Sukamta melalui keterangannya, Selasa (19/5/2020).
Kebijakan-kebijakan yang tidak tentu arah mau ke mananya tersebut, lanjut Sukamta, justru hanya berdampak kepada rakyat yang semakin bingung dan tidak disiplin dalam menghadapi Covid-19.
Sukamta kemudian mengkritisi pernyataan Jokowi ihwal dirinya yang menegaskan tidak ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Senin kemarin. Menurutnya, pernyataan Jokowi mengesankan adanya kekeliruan dari masyarakat dalam memahami wacana serta kebijakan pemerintah selama masa pandemi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berhenti memberikan narasi atau wacana-wacana terkait penanganan Covid-19 kalau ujungnya justru hanya menjadi bahan olok-olok di media sosial lantaran dinilai tidak tentu arah.
"Termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial. Kan kasihan pak presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," ujar Sukamta.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB saat Rapat Terbatas (Ratas) melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
"Karena jangan muncul nanti dikeliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum," tutur Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pelonggaran PSBB baru sebatas rencana dan skenario belum ada kebijakan resminya.
"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan," ucap Jokowi.
Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap dilarang mudik lebaran.
"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan ke depannya lagi, dua minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," tutur Jokowi.
Perlu diingat juga, lanjut Presiden, bahwa yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya.
"Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- 26 Pelaku Prostitusi Ditangkap Polres Klaten saat Operasi Pekat Candi 2024
- Menilik Kesuksesan Kaliwedi Sragen Kembangkan Agrowisata hingga Waterboom
- BPJPH Bersama Industri dan Designer Luncurkan Indonesia Global Halal Fashion
- MWA UNS Solo Bentuk Panitia Pemilihan Rektor Periode 2024-2029, Ini Susunannya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Info Stok Darah dan Lokasi Donor Darah di DIY Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Tok, Paripurna DPR Akhirnya Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang
- Aksi Teror Marak di Dunia, Polri Antisipasi Serangan Terorisme Saat Lebaran 2024
- Mendag Sebut Kemendag Tak Tinggal Diam Mengetahui Perdagangan Pakaian Bekas Impor Kembali Marak
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
Advertisement
Advertisement