India Kekurangan Tenaga Kerja Setelah Pelonggaran Lockdown

Para pekerja migran dan keluarganya menaiki bus di tengah lockdown yang diberlakukan pemerintah di New Delhi, India, Sabtu (28/3/2020). - Bloomberg/Anindito Mukherjee\\n
11 Mei 2020 21:47 WIB Reni Lestari News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - India melonggarkan pembatasan pergerakan untuk membuka kembali ekonomi di daerah yang penyebaran virusnya tidak terlalu parah mulai pekan lalu.

Perdana Menteri Narendra Modi diketahui memberlakukan lockdown sejak 25 Maret 2020 dan memperpanjang kebijakan itu dua kali, yakni sampai 3 Mei dan kemudian hingga 17 Mei.

Namun demikian, seperti yang terjadi pada China, membuka kembali ekonomi setelah sebelumnya berhenti total, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Terlebih India, pada masa awal lockdown mengalami eksodus jutaan pekerja migran dari kota ke desa. Kini, ketika pemerintah dan dunia usaha bersiap kembali beroperasi, para pekerja itu masih berada di kampung halaman masing-masing.

Hal itu dialami Bharat Gite, pemilik pabrik komponen alumunium di Kota Pune, India barat. Gite mengakui bahwa meyakinkan para pekerja untuk kembali ke kota adalah masalah besar saat ini.

"Ini benar-benar situasi yang buruk. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian terbesar adalah bagaimana mengembalikan tenaga kerja. Butuh setidaknya satu tahun bagi bisnis untuk kembali ke jalurnya," katanya dilansir Bloomberg, Senin (11/5/2020).

Gite memasok produknya ke perusahaan-perusahaan seperti General Electric Co, ABB Ltd. dan Siemens AG. Dia mengatakan pesanan barang masih jauh dari normal. Sedangkan dua pabrik

yang dijalankan oleh Parc Robotic Systems Pvt. Ltd. beroperasi hanya pada sepersepuluh dari kapasitas biasa dan dengan 30 persen tenaga kerja.

Masalahnya juga bertumpuk-tumpuk karena rantai pasokan masih belum stabil. Bahan baku belum memadai, tenaga kerja tak tersedia, dan permintaan melambat.

Selain kekurangan tenaga kerja dan permintaan yang melambat, bisnis menghadapi ancaman penutupan kembali jika ada infeksi yang terdeteksi di lokasi. Hal itu bertentangan dengan rencana pemulihan ekonomi secara cepat setelah India mengalami kontraksi pertama dalam lebih dari empat dekade.

"Jika satu orang terinfeksi, seluruh pabrik akan ditutup selama 28 hari. Itu adalah ketakutan di kalangan pengusaha," kata Chandrakant Salunkhe, presiden Kamar UKM India, yang mewakili bisnis kecil dan menengah di negara ini.

Usaha kecil dan menengah di India menyumbang sekitar sepertiga dari produk domestik bruto dan mempekerjakan lebih dari 110 juta orang. Sektor ekonomi inilah yang mengalami beban pekerjaan dan kesulitan keuangan akibat pandemi dan penguncian berikutnya.

Meski kebijakan lockdown berlaku, infeksi terus menyebar. Jumlah kasus yang dikonfirmasi di India mencapai lebih dari 56.000, dengan hampir 1.900 kematian. Menurut Deutsche Bank AG, sebanyak 10 daerah yang terkena Covid-19 paling tinggi di India berkontribusi 66 persen terhadap produk domestik bruto negara itu.

Sementara itu, pemerintah saat ini menerapkan tiga zona wilayah yeng berbeda, yakni merah, oranye, dan hijau tergantung pada intensitas wabah dan disesuaikan setiap minggu. Sejumlah kota besar yang menggerakkan ekonomi dan pekerjaan, berada di zona merah.

Namun, di daerah dimana bisnis sedang dijalankan kembali, para pekerja yang telah kembali ke desa tak juga kembali pada pekerjaannya. Industri konstruksi, pencipta pekerjaan terbesar di negara itu, menghadapi kekurangan yang parah. Pengembang properti seperti Runwal Group dan Goodwill Developers memperkirakan pekerja tidak akan kembali dalam waktu dekat.

"Dikombinasikan dengan tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh pasokan bahan baku yang terganggu ketika lockdown di seluruh negeri, kekurangan tenaga kerja akan semakin menunda pemulihan ekonomi yang berakibat pada stabilitas sosial," kata Akhil Bery, seorang analis Eurasia yang berbasis di Washington.

Ada juga konsekuensi tragis ketika beberapa pabrik mulai dibuka kembali. Kebocoran gas terjadi di pabrik polimer LG Chem Ltd. di India selatan pekan lalu dan menewaskan sedikitnya 11 orang dan memaksa ribuan lainnya mengungsi.

Para pejabat mengatakan pabrik itu sudah tua dan pemerintah akan mengeluarkan pedoman keselamatan baru untuk pabrik-pabrik yang memulai kembali setelah penutupan.

Sementara itu, efek ekonomi yang merusak dari pandemi mulai menjadi jelas. Survei manajer pembelian di sektor manufaktur dan jasa menunjukkan penurunan 15 persen dalam PDB pada April 2020.

Sementara itu, penelitian terpisah oleh sektor swasta memperkirakan 122 juta orang kehilangan pekerjaan. Abhishek Gupta dari Bloomberg Economics memperkirakan PDB akan menyusut 4,5 persen pada tahun fiskal hingga Maret 2021, sementara Sonal Varma dari Nomura Holdings Inc. melihat penurunan sebesar 5,2 persen.

Sedangkan pemerintah melihat kontraksi pada kuartal saat ini, tetapi masih memprediksi pertumbuhan untuk tahun keuangan penuh sebesar 2 persen. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan pekan lalu ekonomi siap untuk pulih karena bank-bank pemerintah menyetujui lebih banyak pinjaman untuk usaha kecil dan menengah.

Pejabat juga mengupayakan paket fiskal untuk mendukung bisnis, termasuk kemungkinan menjaminkan sebanyak US$39 miliar pinjaman untuk usaha kecil.

Priyanka Kishore, ekonom Oxford Economics Ltd. di Singapura, mengatakan industri seperti transportasi, hotel dan restoran, perdagangan dan konstruksi akan sangat terpukul karena karantina. Namun, bahkan di sektor-sektor di mana pembatasan telah dicabut, pemulihan akan berjalan dengan lambat.

"Kami tidak mencari dimulainya kembali aktivitas normal bahkan di sektor-sektor yang sekarang dikecualikan, seperti pertanian, industri manufaktur tertentu dan jasa keuangan," katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia