Pemerintah Arahkan Masyarakat yang Menganggur akibat Corona untuk Kembali ke Desa

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo siap berperang melawan virus Corona (Covid-19) dan memutus mata rantai penyebaran pandemi global di Indonesia. - JIBI/Bisnis.com/Istimewa
02 April 2020 23:17 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan di kota-kota besar akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19 akan diarahakan untuk kembali ke desa.

“Ada pertimbangan sejumlah warga kita yang kehilangan pekerjaan di kota besar, tinggal di bedeng-bedeng, secara kesehatan kurang begitu bagus untuk dikembalikan ke kampung halaman,” kata Doni saat memberi keterangan terkini ihwal perkembangan percepatan penanganan Covid-19 di Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Doni mengatakan ada usulan agar kelompok masyarakat tersebut diberikan kegiatan baru berupa pertanian, perkebunan, dan budidaya perikanan di desa. Termasuk, tambahnya, membangun infrastruktur terkait irigasi, jembatan dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang persediaan kebutuhan pangan di masa pendemik ini.

“Sehingga ke depan ketika kota-kota kehilangan pasokan makanan maka desa-desa mengalami kelebihan pasokan,” tuturnya.

Dengan demikian, sambung Doni, kekhawatiran mengenai kekurangan pangan akibat wabah virus corona bisa diatasi dengan persediaan di desa nantinya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani Covid-19.

Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.

Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik.

Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat implementasi insentif untuk pekerja di sektor informal. Insentif itu berupa instrumen bantuan sosial, seperti kartu prakerja atau kartu sembako.

Hal ini menimbang banyaknya pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun, sementara mereka berpotensi menularkan virus corona ke desa asal mereka.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia