Advertisement
Awas, Penyeleweng Anggaran Wabah Corona Bakal Dituntut Hukuman Mati
Bantuan RDT dan APD dari pusat mulai berdatangan dan diterima Pemda DIY di kantor BPBD DIY, Sabtu (28/3/2020) - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran bernilai fantastis yang disiapkan pemerintah dalam melawan pandemi Corona (COVID-19).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menuntut hukuman mati bila ada pihak-pihak termasuk pejabat negara yang nekat mencari kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi terkait anggaran tersebut.
Advertisement
"Di awal sudah (kami) mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2020).
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanggulangan wabah corona. Uang tersebut dialokasikan dengan memakai Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) tahun 2020.
Rincian anggaran besar, yakni sebesar Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Kemudian, Rp110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, lalu anggaran sebesar Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM, untuk mengantisipasi terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen.
Terkait hal itu, KPK memastikan akan memantau sejumlah penggunaan angggaran yang cukup besar dalam mengatasi pandemi ini. Salah satunya, lembaga superbodi tersebut akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemereintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Dorong Peran Baru Indonesia-Jepang di Tengah Geopolitik Dunia
Kemenkes Perketat Kewaspadaan Campak di Fasilitas Kesehatan
Momen Penyambutan Prabowo di Jepang Simbol Kedekatan Dua Negara
WFH ASN Disiapkan, Mendagri: Layanan Publik Tetap Jalan Normal
Advertisement
Kondisi Andrie Yunus Korban Air Keras Belum Membaik, Masih di HCU
KPK Segera Periksa Keluarga Fadia Arafiq di Kasus Korupsi
Krisis Energi Global, Australia Turunkan Pajak BBM Separuh
Pasang Penghalang di Rel Kereta Api, Warga Dipolisikan PT KAI
Kasus LNG Pertamina: Hari Karyuliarto Minta Ahok Berhenti Obral Opini
Advertisement
KPK Bongkar Suap Kuota Haji Ratusan Ribu Dolar ke Pejabat Kemenag
Iran Tegaskan Siap Gunakan Seluruh Kekuatan Hukum Agresor
Kasus Chromebook: Aliran Rp809 Miliar Tak Tercatat di SPT Nadiem
Raup Investasi Rp401 Triliun dari Jepang, Seskab: RI Magnet Dunia
Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Advertisement
Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
Berita Pilihan
Advertisement
Tak Bisa Berobat dan Gaji Tertahan, Pekerja Garmen di Sleman Protes
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
- Pengakuan Pedagang Nuthuk Terungkap, Wisata Pantai Depok Terimbas
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Saluran Limbah Meledak di Teras Malioboro Jogja, Tiga Orang Terluka
- Polemik Retribusi Parangtritis, Pemkab Bantul Berencana Pindah TPR
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- HUT ke-80 Sultan HB X, 10.000 Pamong se-DIY Bakal Kirab Hasil Bumi
Advertisement
Advertisement
