Advertisement
Pemerintah Siapkan Regulasi Larangan Mudik
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah sedang menggodok kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Aparat kepolisian bisa menutup akses antarwilayah apabila pemerintah mengelurkan regulasi itu. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Pemerintah diketahui sedang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pemberlakukan karantina wilayah atau lockdown di suatu daerah.
Advertisement
Selain itu, pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan untuk larangan mudik jelang Lebaran, liburan maupun berkumpul di sebuah gelaran termasuk, seperti pembagian zakat dalam kerumunan massa.
“Sedang didiskusikan dan tentu pada saatnya akan diputuskan. Soalnya sekarang yang sudah mudik ke Jabar, Jatim, tentu pemerintah mengambil langkah lokal, misalnya karantina dulu atau dilacak dari mana, apakah pantas menjadi ODP [orang dalam pemantauan] atau tidak nanti terus akan dilakukan,” katanya di Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Mahfud turut meminta agar seluruh perusahaan, baik BUMN maupun swasta tidak menyelenggarakan mudik gratis bagi warga. Dia meminta anggaran yang ada lebih baik dijadikan bantuan dalam bentuk lainnya.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang, mudik adalah hak konstitusi sehingga tidak boleh dilarang secara sembarangan. Namun, sambungnya, dalam hukum terdapat dalil yang menerangkan bahwa keselamatan warga menjadi hukum tertinggi.
“Sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga suatu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu,” terangnya.
Bahkan, pemerintah bisa meminta polisi untuk menutup jalan antarwilayah untuk membatasi pergerakan orang selama wabah Covid-19 melanda. "Polri sudah siap menutup jalan-jalan antarwilayah kalau pemerintah menegaskan larangan mudik atau pulang kampung."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Periksa Ketua Kadin Solo sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA Kemenhub
Kebakaran Rumah di Jakarta Utara Pagi Ini, 4 Orang Meninggal Dunia
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Melonguane
Serapan Anggaran BGN hingga Kementerian PU Masih Rendah
Advertisement
Pemerintah Bakal Bangun Enam Pusat Perawatan Pesawat Udara Terpadu
Militer Madagaskar Bentuk Komite Pemerintahan
Polisi Lakukan Penyidikan Kasus Bangunan Ambruk di Ponpes Al-Khoziny
Pasukan Afghanistan dan Pakistan Terlibat Bentrokan di Kandahar
Polisi Tetapkan H Tersangka Utama Kasus Pembunuhan Pegawai Alfamart
Advertisement
2.039 Kios Lakukan Kecurangan Penjualan Pupuk, Begini Respons Mentan
Masih Ada Mismatch Antara Lowongan Kerja dengan Skill yang Dibutuhkan
Kemenkeu Salurkan Rp644,9 Triliun Dana Transfer ke Daerah
Mutasi TNI, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana Jadi Sesmilpres
Nomor Anthony Albanese dan Donald Trump Jr Bocor
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tak Bentuk BPN
Berita Pilihan
Advertisement
Kampus Tekankan Integrasi Data dan Peran Aktif Pemda di Raperda Riset
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Camat Colomadu Karanganyar Didemosi Jadi Kasi, Alasan Masih Misterius
- Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Tak Libatkan Daerah Luar DIY
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
- Edaran Pengurangan Sampah Plastik di Jogja Dimulai dari Pasar
- Harga Telur, Bawang, dan Beras Kompak Naik Hari Ini 14 Oktober 2025
- Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Kompak Naik Hari Ini
- Pemprov Jateng Beri Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025
Advertisement
Advertisement
