Advertisement
Sulit Cari Pengirim Makanan, Pemerintah Pilih Tempatkan Pasien Corona di Penampungan daripada Lockdown
Menkeu Sri Mulyani - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah lebih memilih menyiapkan pusat penampungan ketimbang karantina wilayah atau lockdown dalam pengendalian penyebaran virus Corona (Covid-19).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pusat penampungan untuk mengisolasi orang-orang yang tertular Covid-19 dimungkinkan di wilayah yang tergolong padat.
Advertisement
Salah satu tempat di Jakarta yang potensial untuk menampung individu-individu yang tertular Covid-19 antara lain adalah Wisma Atlet dan aset-aset sejenis.
"BNPB sudah mencari tempat penampungan untuk social distancing, yang positif ditempatkan ke situ agar tidak berbaur dengan masyarakat dengan kepadatan tinggi," ujar Sri Mulyani, Rabu (18/3/2020).
Namun, bila BNPB memutuskan untuk menerapkan lockdown, Sri Mulyani pun mengatakan pihaknya siap untuk turut membantu memfasilitasi kebijakan tersebut. Menurut Sri Mulyani, skenario lockdown bukan terhalang oleh keterbatasan anggaran, masalah yang bisa muncul dari kebijakan lockdown adalah dari sisi logistik.
"Ini bukan masalah uang, ini masalah siapa yang mau kirim makanan di tempat yang diisolasi itu nanti," ujar Sri Mulyani.
Menurut Undang-Undang (UU) No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat wajib menanggung kebutuhan hidup penduduk, termasuk hewan ternak, di wilayah yang dikarantina atau lockdown. Karantina wilayah yang diatur di pasal 53, 54, dan 55, menyebut wilayah yang dikarantina dijaga terus-menerus oleh polisi selama pemberlakukan karantina. Sementara, penduduk yang terjangkit penyakit harus dirujuk ke rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Advertisement
Advertisement
