Advertisement
Okupansi Transportasi Publik Dibatasi Maksimal 75 Persen
Penumpang antri untuk menaiki bus transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Selasa (3/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta operator transportasi publik membatasi keterisian penumpang maksimal hingga 75% dari kapasitas total.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran sejak pengumuman virus Corona (Covid-19) masuk ke Indonesia. Surat edaran tersebut disampaikan baik pada operator kendaraan bus, operator kapal penyebarangan termasuk operator untuk dermaga termasuk di terminal.
Advertisement
"Kami harapkan untuk penumpang angkutan umum, kapasitas kendaraannya dengan penumpang jangan maksimal, jadi bisa dikurangi jangan sampai lebih, mungkin di bawah 75 persen," jelasnya, Senin (16/3/2020).
Dengan demikian, lanjutnya, kalau kapasitas bus hingga 45 kursi penumpang, kalau penumpang sudah mencapai 25 orang atau 20 orang, angkutan tersebut sudah dapat diberangkatkan. Hal ini guna mengurangi kemungkinan terjadinya sentuhan cukup banyak antara masyarakat satu moda transportasi bus tersebut.
Selain itu, pihaknya juga sudah meminta seluruh pemangku kepentingan di simpul transportasi seperti terminal dan pelabuhan agar menyiapkan hand sanitizer atau antiseptik.
"Kami tetap mengimbau kepada penumpang kendaraan umum untuk menggunakan masker," imbuhnya.
Budi menegaskan upaya pencegahan perlu dilakukan, khususnya bagi masyarakat yang mengakses angkutan darat, Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), bus, dan sebagainya, agar virus tidak semakin meluas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ahli di MK: Diskresioner Menteri Terkait Kuota Haji Amanat konstitusi
Praperadilan Yaqut di PN Jaksel Uji Status Tersangka Korupsi
BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Petir Melanda Mayoritas Kota Besar
Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB
Advertisement
KPK Dalami Dugaan Suap SKP PJK3 di Kemenaker
Insantara Rilis 14 Kandidat Ketum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU 2026
KPK Telusuri Mekanisme DJBC di Kasus Impor Barang KW
OJK Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Korporasi hingga Influencer
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Advertisement
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Pemerintah Siapkan Masa Transisi PBI JKN, Layanan Tetap Aman
Pakar Hukum UMY Soroti Kasus Brimob Maluku, Desak Tim Independen
Israel Tahan 100 Lebih Warga Tepi Barat Sejak Awal Ramadan
Advertisement
Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Buka 10 Titik Tukar Minyak Jelantah jadi Rupiah di DIY
- APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun
- Mudik Lebaran 2026 Aman, Korlantas Gaungkan Keselamatan
- Pelapor Dugaan Pemerasan Intel Polres Bantul Minta Perlindungan Polda
- Ledakan Mercon Bantul, Polisi Telusuri Asal Mesiu
- Menag Nasaruddin Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi dari OSO ke KPK
- Menkeu Purbaya Perpanjang Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan
Advertisement
Advertisement
