Advertisement
Pemerintah Jangan Fokus pada Corona, DBD Juga Butuh Perhatian
Ilustrasi nyamuk DBD - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tak hanya fokus menangani virus Corona (Covid-19) dan jangan sampai meremehkan penangan penyakit demam berdarah dengue (DBD).
“Jangan sampai melupakan atau menganggap remeh DBD ini, jangan hanya fokus ke Corona saja,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh kepada Okezone di Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Advertisement
Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk zona merah sebagai daerah dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi di Indonesia. Setidaknya sampai data 8 Maret ada 33 orang meninggal dunia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar, alangkah baiknya pemerintah beserta jajaran terkait mewaspadai penyakit DBD ini. “Ini yang perku kita waspadai kita juga harus lokalisir dan jangan sampai terjadi kemana-mana lagi,” tegas dia.
Di sisi lain, Nihayatul mendesak untuk pemerintah menaikan anggaran untuk menangani kasus DBD itu. Apalagi untuk virus Korona saja pemerintah rela menggelontorkan dana yang cukup besar.
“Sehingga kita melupakan DBD, kalo korona bisa mendapatkan alokasi dana yang cukup, DBD ini juga harus mendapatkan alokasi yang tidak sedikit. Karena ini penyakit sudah sangat Indonesia banget,” tutur Nihayatul.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan NTT Erlina R Salmun menyampaikan data terakhir yang dihimpun hingga 8 Maret 2020 ada 33 orang meninggal dan 2.826 warga lainnya terjangkit DBD.
Jumlah tersebut, kata dia, menyebar di 22 kabupaten dan kota. Terbanyak ada di Kabupaten Sikka. Di kabupaten yang berada di Pulau Flores itu jumlah kasus sudah mencapai 1.195 dengan angka kematian mencapai 14 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
Eksekutif Produsen Drone Ditangkap, Diduga Terbangkan UAV ke Korut
OKI Kecam Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina
Mensos: Program Makan Bergizi Gratis untuk Lansia Masih Dimatangkan
Advertisement
Jepang Batasi Power Bank di Pesawat, Maksimal Dua Per Penumpang
Risiko Digital Anak Meningkat, Pemerintah Terapkan Regulasi Baru
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
Advertisement
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Komisi III DPR Dukung Kejagung Hentikan Kasus Guru Honorer
Advertisement
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
Advertisement
Cegah Kerusakan Ekosistem, DKP Bantul Musnahkan Ikan Alligator
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- Survei Jalur Mudik DIY, 90 Persen Jalan Mantap namun Masih Ada Lubang
- PSIM Jogja Waspadai Efek Pelatih Baru PSBS di Tengah Jadwal Padat
- Skor Thailand vs Malaysia 8-0, Indonesia ke Semifinal AFF Futsal Putri
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon
- Grab Pastikan Bonus Hari Raya Mitra Pengemudi Cair Sebelum Lebaran
Advertisement
Advertisement
