Advertisement
Panic Buying: Polisi & Tentara Ditempatkan di Toko, Pembeli Tak Wajar Akan Diinterogasi
Karyawan apotek memajang tulisan pemberitahuan kehabisan stok masker dan produk cairan antiseptik di Denpasar, Bali, Selasa (3/3/2020). - Antara/Nyoman Hendra Wibowo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Polisi dan tentara akan ditempatkan di beberapa toko modern untuk mengendalikan panic buying atau belanja secara kalap akibat merebaknya Corona.
“Kemarin statement dari Pak Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, menyebut akan ada penempatan pihak berwajib [TNI dan Polri] di pusat belanja, maupun ritel modern di seluruh Indonesia. Kalau ada pembelanjaan yang tidak wajar, akan ditanyakan prosesnya,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey pada konferensi pers Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Advertisement
Roy menjelaskan setelah pengumuman resmi dari pemerintah terkait WNI yang terjangkit virus corona Covid-19 di Indonesia, masyarakat berburu bahan konsumen untuk kebutuhan sehari-hari agar mereka tidak perlu keluar rumah.
Kondisi yang disebut dengan istilah panic buying ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum penimbun stok. Oleh karena itu, TNI Polri akan dikerahkan untuk mencegah pembelanjaan yang tidak wajar oleh orang-orang tertentu.
Namun demikian, pengusaha ritel berupaya tidak mengurangi pelayanan terhadap konsumen yang memang berbelanja dalam jumlah banyak.
“Setiap ada yang belanja tidak normal, harus dipastikan bahwa yang belanja itu bukan penimbun,” kata Roy.
Roy menambahkan setelah pengumuman resmi Corona dari Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3/2020), panic buying terjadi di enam kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali.
Masyarakat berbondong-bondong membeli bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng kemasan untuk disimpan sebagai stok. Namun, kondisi di sejumlah pusat perdagangan dan ritel modern telah kembali normal pada Selasa pagi.
“Di kota-kota itu memang terjadi, tapi tidak di seluruh toko. Sama seperti di Jakarta, juga hanya terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Itu suatu euforia saja, paranoid. Kami memastikan mulai tadi pagi sudah kembali normal,” kata Roy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
