Advertisement
Mahfud MD Rahasiakan Strategi Antisipasi Kerawanan Pemilu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis indeks kerawanan pemilu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyebut miliki data kerawanan pemilu.
Mahfud menuturkan bahwa pihaknya juga telah memetakan kerawanan pemilu. Bahkan ia tidak menutupi bagi siapapun yang memiliki data kerawanan pemilu bisa dilaporkan kepadanya termasuk menggunakan data yang dimiliki Bawaslu RI. "Kalau Anda punya berikan ke saya data kerawanan, itu kan penting Pemilukada itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya," tutur Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2020).
Advertisement
Menurutnya, memetakan kerawanan pemilu di sejumlah daerah itu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh kementerian terkait ataupun lembaga seperti Polri ataupun Bawaslu RI. Dengan adanya peta kerawanan pemilu itu maka Mahfud pun memiliki antisipasi guna meminimalisir adanya potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.
Namun ketika ditanyakan terkait detail antisipasi yang ia ambil, Mahfud tidak menjelaskannya kepada awak media. Menurutnya hal tersebut termasuk ke dalam strategi yang bersifat rahasia. "Iya sudah diantisipasi, kalau antisipasi diceritakan kepada Anda bocor lagi kan diberitakan kan jadi bukan strategi namanya kalau diberitahu semuanya. Pokoknya kita sudah tahu," pungkasnya.
Untuk diketahui, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020. Dalam IKP tersebut, Kabupaten Manokwari dan Provinsi Sulawesi Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah yang tingkat kerawanan pelanggaran pemilunya paling tinggi.
Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin menerangkan kalau skor indeks kerawanan pemilu di tingkat kabupaten/kota sebesar 61,65 persen. Angka itu masuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata indeks kerawanan pemilu tingkat provinsi berada di angka 73,80 persen. Angka tersebut masuk ke dalam level tinggi.
Ia menyebut kalau IKP 2020 tersebut memetakan sejumlah potensi gangguan proses pemilu di beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. "Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan Pilkada. Ada empat dimensi yang kami ukur dalam IKP Pilkada 2020 ini," kata Afiffudin dalam paparannya di Red Top Hotel, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
"Baik konteks sosial dan politik, keamanan, bebas dan adil penyelenggaraannya, lalu terkait kontestasi. Bagaimana peserta dan parpolnya," sambungnya.
Untuk kategori kabupaten/kota, setidaknya ada 5 daerah yang memiliki skor indeks kerawanan pemilunya paling tinggi. Posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Manokwari sebesar 80,89 persen. Kemudian posisi ke dua ada Kabupaten Mamuju dengan skor 78,01 persen, Kota Makassar dengan skor 74,94 persen, Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 73,25% dan Kabupaten Waringin sebesar 72,48%.
Kemudian untuk tingkat provinsi, daerah yang memiliki skor paling tinggi ialah Sulawesi Utara dengan skor 86,42% lalu disusul oleh Sulawesi Tengah dengan angka 81,05%. Lalu peringkat ketiga ditempati oleh Sumatera Barat sebesar 80,86%, Jambi sebesar 73,69%, diikuti oleh Bengkulu sebesar 72,08% dan Kalimantan Tengah sebesar 70,08%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement