Menteri-Menteri yang Potensial Didepak dari Kabinet

Harianjogja.com, JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mulai berhebus ke publik.  Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa pergantian kabinet tersebut dapat dilakukan kapan pun sesuai keinginan Presiden.

Menurutnya, beberapa kementerian patut waswas setelah melihat hasil kerja selama 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo - Ma`ruf Amin.

“Beberapa kementerian yang perlu was-was seperti di bidang pariwisata, kesehatan, agama, PMK, pendidikan, keuangan, tenaga kerja, dan UMKM, perlu ditingkatkan kinerjanya,” katanya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Hendri menuturkan, kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini juga terlibat di masa kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla. Presiden dapat mengganti pejabat manapun yang tak sesuai dengan harapannya.

“Ya kalau Presiden merasa nggak nyaman pasti akan dirombak. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Justru di awal-awal kalau mau rombak ya rombak,” ujarnya.

Jika memang reshuffle ini benar, maka diperkirakan Jokowi akan mengganti sosok yang dinilai membuat gaduh. Pada periode awal, menteri-menteri kontroversial acap diganti oleh mantan Gubernur DKI itu.

“Di kabinet kerja [Kabinet Indonesia Maju] yang sekarag ini, banyak yang seperti itu [bikin gaduh] modelnya,” imbuh Hendri.

Sementara itu, dalam survei tersebut Indo Barometer merilis 10 menteri dengan kinerja bagus versi survei. Angka kepuasan tertinggi diraih oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni 26,8 persen. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berada di posisi buncit, dengan perolehan 0,9 persen. 

Kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo, seiring dengan tingkat popularitas calon presiden 2019 tersebut. Dia juga berada di posisi tertinggi dalam survei 10 menteri paling dikenal publik, atau meraih 18,4 persen. 

Adapun survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling. Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan. 

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia