Advertisement
Warga Natuna Demo Tolak WNI dari Wuhan, Begini Tanggapan Istana

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pihak Istana Kepresidenan menanggapi aksi warga Natuna, Kepulauan Riau, yang menggelar demonstrasi menolak wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Pihak Istana meminta warga memaklumi evakuasi ini merupakan tugas kemanusiaan.
"Jadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui Menlu tadi pagi itu menurut aku mestinya bisa menenangkan masyarakat, selain itu juga bisa kan keinginan untuk membawa pulang ini bukan saja keinginan dari presiden kan, bukan dari keinginan pemerintah tapi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia oleh karena melihat ini suatu evakuasi kemanusiaan lah, jadi kami mengimbau mari kita bersama-sama bahu membahu melewati masa-masa yang sulit ini," kata Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).
Advertisement
Fadjroel mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah memberikan jaminan mengenai proses observasi WNI di Natuna. Ada standar pemeriksaan sesuai organisasi kesehatan dunia (WHO) yang diberlakukan.
"Bahwa transit WNI di Natuna itu dihandle oleh TNI, di rumah sakit militer. Kemudian yang kedua lokasi transitnya jauh dari penduduk dan memenuhi standar dari WHO. Kemudian dipastikan bahwa WNI yang pulang itu sehat semua dan kesehatannya itu terus dipantau, artinya jaminan itu diberikan oleh pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi," ujar dia.
Menurut Fadjroel, proses evakuasi WNI dari Wuhan ini dilakukan pemerintah dengan merujuk Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Penanganan langsung di bawah Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Polhukam Mahfud Md.
"Semua pihak kementerian, bahkan sampai gubernur, wali kota, kabupaten, di mana akan dilakukan karantina, itu semua di bawah satu koordinasi," tuturnya.
Terkait adanya penolakan dari Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Ngesti Yuni Suprapti, Fadjroel mengatakan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan penjelasan kepada Ngesti. Fadjroel berharap semua pihak bisa mendukung proses evakuasi ini.
"Itu yang akan diselesaikan oleh pihak kemenko dan kementerian terkait itu. Mudah-mudahan ini segera, kan di dalam Inpres juga termasuk ada Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan segera ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dapat memberikan penjelasan yang optimal ke publik. Kami dari Istana mengimbau bahwa ini adalah evakuasi kemanusiaan," ujar dia.
Sebelumnya, warga Natuna menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Warga ramai-ramai mendatangi Bandara Raden Sadjad.
"Ini adalah aksi spontanitas dari warga Natuna yang menolak keras akan didatangkannya WNI dari Wuhan dikarantina di Natuna ini," ujar seorang warga di lokasi demo, Sabtu (1/2/2020).
Demo diikuti puluhan orang. Tampak anggota TNI yang berjaga berusaha menenangkan warga.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti juga menolak keras bila wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari China. Wabup Natuna mengungkapkan kekhawatiran soal terbawanya virus Corona dari China.
"Kami menolak, masyarakat menolak. Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan," ujar Wabup Ngesti saat dihubungi, Sabtu (1/2/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Detik.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement