ICW Minta Jokowi Copot Menkumham Yasonna

Indonesia Corruption Watch (ICW) - Antara
29 Januari 2020 07:07 WIB Ilham Budhiman News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pegiat antikorupsi angkat bicara mengenai pemecatan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Selasa (28/1/2020).

Kritikan juga tak lepas mengarah pada Yasonna Laoly yang dinilai pegiat antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) harus dicopot oleh presiden Joko Widodo.

Alasannya, baik Yasonna dan Ronny Sompie diduga menjadi dalang yang menghambat proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya tentang keberadaan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di kasus eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mendorong agar Jokowi mencopot Yasonna Laoly lantaran posisinya selaku Menkumham merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM.

"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," ujar Kurnia, Selasa (28/1/2020).

Adapun yang dimaksud Kurnia tersebut yaitu ketika Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie salah menafsirkan keberadaan Harun Masiku. 

Imigrasi sebelumnya menyebut bahwa posisi Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum rangkaian tangkap tangan Wahyu Setiawan dan belum kembali ke Indonesia.

Hal itu juga malah dipertegas oleh Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020 dan belum kembali.

Namun, belakangan Ditjen Imigrasi mengakui bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020. Imigrasi beralasan ada kasalahan sistem sehingga adanya keterlambatan data soal kepulangan Harun.

"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," ujar Kurnia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga telah melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK atas dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan Harun Masiku.

Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan terlepas dari pencopotan Ronny Sompie, yang paling penting saat ini menurutnya adalah investigasi terhadap problem kesalahan informasi terkait Harun Masiku. 

"Pencopotan [Ronny Sompie] itu harus menjadi bagian dari proses itu," kata Dadang.

Dia mengatakan bahwa investigasi perlu dilakukan untuk kepentingan menemukan siapa yang bertanggung jawab dan pembenahan sistem ke depannya agar hal tersebut tidak terulang lagi.

"Perlu ada investigasi dan audit yang independen dan bekerja lebih komprehensif terhadap sistem informasi keimigrasian kita," kata dia.

Tak hanya itu, hal ini juga sejalan ketika kejahatan lintas negara makin tinggi sehingga fungsi keimigrasian dinilai harus benar-benar andal.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia