Advertisement
DPR RI Minta Pemerintah Seleksi Tenaga Honorer Jadi PNS atau PPPK
Demo guru honorer. - Antara/Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Polemik tentang tenaga honorer menjadi sorotan anggora DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah lanjutkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi khusus tenaga honorer K-II yang sudah dijalankan pada tahun 2013 dan 2018.
"Kami minta agar tahapan ini dilanjutkan secara lebih serius sehingga semuanya nanti bisa beralih status baik sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Arwani di Jakarta, Rabu (22/1/2020) malam.
Advertisement
Dia mengatakan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB pada Senin (20/1) menegaskan bahwa saat ini instansi pemerintah tidak dibolehkan lagi mengangkat tenaga honorer atau pegawai Non-ASN lainnya selain PNS dan PPPK.
Hal itu menurut dia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang disebutkan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK.
BACA JUGA
Politisi PPP itu menilai, terhadap tenaga honorer yang masih ada sampai saat ini, Komisi II DPR mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan tahapan dan peta jalan atau "roadmap" yang lebih jelas.
"Mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, harus ada kebijakan khusus untuk mengakomodir mereka secara berkeadilan," ujarnya.
Arwani mengatakan Pemerintah dalam Raker dengan Kementerian PANRB menyebut skema penyelesaian tenaga honorer sampai tahun 2023.
Sebelumnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB, dan (BKN) pada Senin (20/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Duh, Serangan Proyektil Hantam Kapal Kargo di Selat Hormuz
Pegadaian Tebar Bingkisan Lebaran ke Puluhan Bank Sampah Jateng-DIY
Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Global
Pasokan Energi Terancam, Gangguan di Selat Hormuz Guncang Ekonomi
Advertisement
Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Belum Berencana Rombak APBN 2026
KPK Ungkap Identitas Lima Tersangka Suap Proyek di Rejang Lebong
Darurat Mental, 700.000 Anak Indonesia Alami Depresi dan Cemas
Karyawan PT Freeport Tewas Ditembak di Grasberg Mimika
Advertisement
Mudik Lebaran 2026 Didukung 3.115 Km Jalan Tol dan 10 Tol Fungsional
Gugatan Praperadilan Yaqut Ditolak, KPK Lanjutkan Kasus Kuota Haji
Agresi Israel di Lebanon Tewaskan 570 Orang dalam Sepekan Terakhir
Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
Hormati DPR, Zendhy Kusuma Ingatkan Efek Cyberbullying di Kasus Viral
Advertisement
Status Gunung Tambora Naik ke Waspada, Gempa Vulkanik Meningkat
Berita Pilihan
- Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Panggil Menteri Bahas Kondisi Ekonomi di Istana
- Sebanyak 1,8 Juta Pemudik Diprediksi Masuk DIY Saat Lebaran
- Tayang 16 April, Simak Sinopsis dan Deretan Aktor di Ghost in the Cell
- BPBD DIY Telusuri Penyebab Tanah Bergerak di Bantul
- Stok Bahan Pokok di Sleman Aman Hingga Pasca Lebaran
- Warga Tolak Dapur MBG Banguntapan, Pemkab Bantul Buka Suara
- Stok Beras Kota Jogja Surplus Jelang Idulfitri
Advertisement
Advertisement
