Advertisement
Menteri Agama Tampik Anggapan Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal
Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi - Kemenag.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama menampik anggapan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal menghapus kewajiban sertifikasi halal.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pada prinsipnya keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dalam hal ini, dia menilai keberadaan kewajiban sertifikasi halal juga harus transparan dan tidak menghambat percepatan yang ada.
Advertisement
“Oh enggak, enggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien. Karena yang lalu kan, Bapak Presiden begini, enggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Semuanya dalam proses. Enggak ada dalam proses. Harus ada kepastian,” kata Menag di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2020).
Intinya, dia menekankan proses sertifikasi halal harus cepat sehingga menciptakan kepastian berusaha di Indonesia. Sejauh ini, dia menilai revisi pasal-pasal terkait masih terus dibahas sehingga belum ada kepastian terkait hal tersebut.
BACA JUGA
“Nanti setelah dirumuskan semua lengkap baru bisa disajikan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Berdasarkan draf yang diperoleh Bisnis.com pada Selasa (21/01/2020), tercantum dalam Pasal 552 bahwa empat pasal dalam Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 akan dihapuskan bersama puluhan pasal dalam UU lainnya.
Adapun Pasal 4 mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang masuk dan beredar di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Protes Krisis Iran Berubah Anti-Pemerintah, 7 Orang Tewas
Stok Menumpuk, Impor Beras dan Gula Dipastikan Nihil pada 2026
PHRI Ungkap Hunian Hotel Masih Melemah di 2025, Ini Penyebabnya
Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto di IKN Siap Disidang
Advertisement
3 WNA Spanyol Belum Ditemukan, Operasi SAR Labuhan Bajo Diperpanjang
Malam Tahun Baru 2026 di Eropa Diwarnai Kebakaran dan Korban Jiwa
Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Dipastikan Tak Naik, Segini Biayanya
Bentrokan Saat Protes, Lima Orang Tewas di Iran
Kemenhub Ramp Check 104 Ribu Kendaraan Selama Libur Nataru
Advertisement
Prof. Susanto: Karier Remaja Harus Disiapkan Sejak Usia 15 Tahun
Kecelakaan Kapal Labuan Bajo, Menhub Soroti Cuaca Ekstrem
Libur Nataru Usai, Arus Balik di Ketapang-Gilimanuk Meningkat
Densus 88 Dampingi 68 Anak, Pakar Soroti Bahaya Simbol Ekstrem
Dana Desa Dipangkas Hingga 85 Persen, Asosiasi Kades Mengeluh
Advertisement
Pesta Tahun Baru di Filipina Diserang Granat, 22 Orang Luka
Berita Pilihan
Advertisement
Audit Dugaan Korupsi Desa Wonokromo Resmi Masuk Kejari Bantul
Advertisement
Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis, Dorong Ekonomi Pelangi
Advertisement
Berita Populer
- Malam Tahun Baru di Prambanan Tanpa Kembang Api, Langit Penuh Doa
- Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
- Persijap Jepara Resmi Rekrut Borja Herrera dan Aly Ndom
- China Wajibkan Produsen Baterai Lapor Jejak Karbon Mulai 2026
- Resmi, BTS Comeback 20 Maret 2026 dengan Album Baru
- Aturan Baru, 102 Kepsek di Kulonprogo Turun Jabatan
- Pengguna iPhone 17 Pro Keluhkan Suara Desis Saat Isi Daya
Advertisement
Advertisement
