Abu Sayyaf Culik WNI, DPR Minta Pemerintah Perkuat Armada Keamanan Laut

Rayful Mudassir

Rabu, 22 Januari 2020 - 09:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Abu Sayyaf Culik WNI, DPR Minta Pemerintah Perkuat Armada Keamanan Laut

Nelayan tradisional menarik pukat darat saat menangkap ikan di perairan Pantai Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Kamis (2/1/2020). Hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah itu menurun karena perairan berlumpur dan dipenuhi sampah. - ANTARA /Ampelsa

Harianjogja.com, JAKARTA - Penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap nelayan warga negara Indonesia (WNI) masih terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah untuk memperkuat armada keamanan laut untuk mencegah penculikan.

Selain penguatan armada laut, pemerintah juga diminta untuk memiliki alat teknologi informasi guna memantau nelayan Indonesia.

“Jika ada alat itu maka armada pengaman laut kita bisa mengejar dan mengingatkan kapal nelayan kita untuk tidak memasuki perairan negara lain,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/1/2020).

PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Lima orang warga negara Indonesia (WNI) diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf pada Kamis pekan lalu. Mereka merupakan nelayan di kapal asal Malaysia. Kelompok Abu Sayyaf menangkap mereka di Perairan Sabah, Malaysia.

Setelah penangkapan itu, para nelayan diduga dibawa ke Filipina Selatan, basis kelompok militan tersebut. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan langkah strategis menanggapi penculikan tersebut.

Menurut Nasir Djamil, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Malaysia. Pasalnya, penculikan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan dan kapal milik negara tetangga.

“Tentu wajib hukumnya untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.

Di sisi lain, dia menilai, posisi Indonesia memang dilematis. Satu sisi, apabila pemerintah melakukan pendekatan militer, maka akan berisiko pada kondisi tersandera. Akan tetapi, apabila menggunakan diplomasi dan tebusan, maka akan berdampak tidak baik bagi Indonesia.

“Jika kita gunakan pendekatan militer risikonya sandera bisa berpotensi kehilangan nyawa. Jika menggunakan diplomasi dan tebusan, berarti kita mengakui kehebatan penjahat yang menyandera WNI kita.”

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah sedang mencari solusi terkait penculikan WNI yang terus menerus terjadi.

Dia menyebut pemerintah akan memikirkan penyelesaian jangka panjang untuk menghentikan serangan tak berkesudahan dari kelompok itu.

Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi dengan Filipina dan Malaysia. “Mungkin ada operasi bersama, mungkin patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macam lah itu,” terang Mahfud.