Advertisement
Abu Sayyaf Culik WNI, DPR Minta Pemerintah Perkuat Armada Keamanan Laut
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap nelayan warga negara Indonesia (WNI) masih terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah untuk memperkuat armada keamanan laut untuk mencegah penculikan.
Selain penguatan armada laut, pemerintah juga diminta untuk memiliki alat teknologi informasi guna memantau nelayan Indonesia.
Advertisement
“Jika ada alat itu maka armada pengaman laut kita bisa mengejar dan mengingatkan kapal nelayan kita untuk tidak memasuki perairan negara lain,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/1/2020).
Lima orang warga negara Indonesia (WNI) diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf pada Kamis pekan lalu. Mereka merupakan nelayan di kapal asal Malaysia. Kelompok Abu Sayyaf menangkap mereka di Perairan Sabah, Malaysia.
Setelah penangkapan itu, para nelayan diduga dibawa ke Filipina Selatan, basis kelompok militan tersebut. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan langkah strategis menanggapi penculikan tersebut.
Menurut Nasir Djamil, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Malaysia. Pasalnya, penculikan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan dan kapal milik negara tetangga.
“Tentu wajib hukumnya untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
Di sisi lain, dia menilai, posisi Indonesia memang dilematis. Satu sisi, apabila pemerintah melakukan pendekatan militer, maka akan berisiko pada kondisi tersandera. Akan tetapi, apabila menggunakan diplomasi dan tebusan, maka akan berdampak tidak baik bagi Indonesia.
“Jika kita gunakan pendekatan militer risikonya sandera bisa berpotensi kehilangan nyawa. Jika menggunakan diplomasi dan tebusan, berarti kita mengakui kehebatan penjahat yang menyandera WNI kita.”
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah sedang mencari solusi terkait penculikan WNI yang terus menerus terjadi.
Dia menyebut pemerintah akan memikirkan penyelesaian jangka panjang untuk menghentikan serangan tak berkesudahan dari kelompok itu.
Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi dengan Filipina dan Malaysia. “Mungkin ada operasi bersama, mungkin patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macam lah itu,” terang Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
- Tangis Kecil Erick Thohir Iringi Sukses Timnas U23 ke Semifinal Piala Asia U-23
- Kasus DBD di Pacitan Melonjak Tinggi pada April Ini, Angkanya Capai 107
- Jatuh lalu Tertabrak Truk, Pengendara Motor Meninggal di Selogiri Wonogiri
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement