Advertisement
Abu Sayyaf Culik WNI, DPR Minta Pemerintah Perkuat Armada Keamanan Laut

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap nelayan warga negara Indonesia (WNI) masih terus terjadi. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah untuk memperkuat armada keamanan laut untuk mencegah penculikan.
Selain penguatan armada laut, pemerintah juga diminta untuk memiliki alat teknologi informasi guna memantau nelayan Indonesia.
Advertisement
“Jika ada alat itu maka armada pengaman laut kita bisa mengejar dan mengingatkan kapal nelayan kita untuk tidak memasuki perairan negara lain,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/1/2020).
Lima orang warga negara Indonesia (WNI) diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf pada Kamis pekan lalu. Mereka merupakan nelayan di kapal asal Malaysia. Kelompok Abu Sayyaf menangkap mereka di Perairan Sabah, Malaysia.
Setelah penangkapan itu, para nelayan diduga dibawa ke Filipina Selatan, basis kelompok militan tersebut. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan langkah strategis menanggapi penculikan tersebut.
Menurut Nasir Djamil, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Malaysia. Pasalnya, penculikan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan dan kapal milik negara tetangga.
“Tentu wajib hukumnya untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
Di sisi lain, dia menilai, posisi Indonesia memang dilematis. Satu sisi, apabila pemerintah melakukan pendekatan militer, maka akan berisiko pada kondisi tersandera. Akan tetapi, apabila menggunakan diplomasi dan tebusan, maka akan berdampak tidak baik bagi Indonesia.
“Jika kita gunakan pendekatan militer risikonya sandera bisa berpotensi kehilangan nyawa. Jika menggunakan diplomasi dan tebusan, berarti kita mengakui kehebatan penjahat yang menyandera WNI kita.”
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah sedang mencari solusi terkait penculikan WNI yang terus menerus terjadi.
Dia menyebut pemerintah akan memikirkan penyelesaian jangka panjang untuk menghentikan serangan tak berkesudahan dari kelompok itu.
Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi dengan Filipina dan Malaysia. “Mungkin ada operasi bersama, mungkin patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macam lah itu,” terang Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Polda Jawa Barat Merilis 11 Nama Korban Ledakan Amunisi di Garut, Dua di Antaranya Anggota TNI
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Advertisement

Cerita Guru Honorer di Sleman Korban Mafia Tanah, 12 Tahun Perjuangkan Sertifikat Tak Kunjung Dapat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- InJourney Layani 52.000 Keberangkatan Jemaah Calon Haji
- Habiburokhman Ajukan Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Prabowo-Jokowi
- Seorang Jemaah Asal Embarkasi Solo Sakit dan Dirawat di RSUD Amri Tambunan Deli Serdang
- Ekspor Batu Bara Indonesia Terendah Selama 3 tahun Terakhir, Ini Penyebabnya
- Microsoft Larang Pekerjanya Gunakan DeepSeek, Ini Alasannya
- Libur Panjang Waisak: Ruas Tol Jagorawi Berlakukan Contraflow Hari Ini
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Semburkan Material Vulkanik 700 Meter
Advertisement