Warga Korban Keraton Agung Sejagat Butuh Pendampingan

Kasnan dengan seragam "dinas" KAS di rumahnya di Dusun Conegaran, Desa Triharjo, Kapanewon Wates, Jumat (17/1/2020). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
17 Januari 2020 15:27 WIB Nina Atmasari News Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Kasnan warga Dusun Conegaran, Desa Triharjo, Kapanewon Wates, Kulonprogo menjadi salah satu korban Keraton Agung Sejagat (KAS). Ia pernah bergabung dengan kelompok tersebut, bahkan berutang jutaan rupiah demi bisa membeli seragam dan pendaftaran.

Kasnan berharap apa yang sudah ia alami menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak terjerumus ke lubang yang sama. Dia juga mengharapkan ada peran dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah menyoal penanganan mental terhadap para korban.

"Saya berharap ada pendampingan buat temen-temen lain, karena masalah ini berdampak pada mental para korban," ujarnya, Jumat (17/1/2020).

Secara terpisah, Kepolisian Resor Kulonprogo telah melakukan pendataan terhadap sejumlah warga yang terindikasi ikut dalam dalam keanggotaan KAS. Untuk sementara polisi baru mengantongi satu nama, yakni Sudadi.

"Yang terpantau di Kulonprogo baru SDD [Sudadi], dia juga berperan mempengaruhi dan mengajak warga lain, untuk sisanya masih kami data," ujar Kepala Polres Kulonprogo, AKBP Tartono.

Tartono mengatakan meski Sudadi berperan mempengaruhi warga lain untuk gabung ke KAS, statusnya tetap korban. Sebab Sudadi tak tahu jika KAS akan berujung seperti ini.

Kepada seluruh masyarakat Kulonrogo, Tartono mengimbau untuk tidak terpengaruh iming-iming jabatan, materi, pangkat atau sebagainya yang dijanjikan organisasi semacam KAS.

Sosiolog UGM, Arie Sujito, menilai negara tidak perlu bertindak represif asal keraton baru itu tidak melakukan penipuan. "Negara nggak perlu terpancing secara serius untuk merepresi mereka," kata Arie, dikutip dari detikcom, Jumat (17/1/2020).

Pria yang tercatat sebagai Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini menduga ada beberapa alasan mengapa keraton-keraton baru itu bermunculan. Hipotesis pertamanya, karena dilatarbelakangi gejala kebudayaan masyarakat yang ingin membangun identitas baru.

"Untuk membangun identitas saja, bukan sesuatu yang ideologis. Kedua, menurutku bagian dari romantisme, bisa jadi. Yang ketiga ya ada setting-setting wacana, discourse, daya tarik baru saja," paparnya.

Menurutnya, hal itu bukan masalah sepanjang tak ada perusakan dan propaganda di dalamnya.

"Kayak gitu [fenomena keraton baru bermunculan] saya anggap sebagai bagian dari orang beridentitas dengan pendekatan kultural. Yang penting di situ dia tidak merusak, terus kemudian tidak propaganda," lanjutnya.

Menurut Arie, tidak ada yang perlu dirisaukan atas keberadaan keraton baru tersebut. Termasuk tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai praktik jual beli jabatan kebangsawanan yang dilakukan mereka.

"Karena gini, apa sih sebenernya makna gelar kebangsawanan bagi masyarakat milenial? Anak-anak itu apakah dinilai prestasinya dari gelar kebangsawanan? Itu kan urusannya masa lalu, gelar bangsawan itu," sebutnya.

"Kalau sekarang mau dikomodifikasi apakah anak-anak milenial itu sekarang tertarik kayak gitu? Itu yang saya sebut dengan transformasi masyarakat, itu mendorong kita untuk berpikir kritis saja," sambungnya.

Namun Arie memberikan catatan. Apabila keraton atau kerajaan baru tersebut terbukti melakukan penipuan seperti yang dipraktikkan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, maka negara harus menindak tegas.

"Kalau memang indikasinya ada (penipuan) ya tindak secara hukum. Tapi maksudku jangan terlalu negara ini disibukkan urusan kayak gitu. Kalau itu gejala identitas kultural, ya biar saja," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah keraton atau kerajaan baru muncul di Jateng. Selain Keraton Agung Sejagat yang bikin geger di Purworejo dan beberapa daerah lain, ada Kerajaan Pajang 'dihidupkan' lagi setelah runtuh pada abad ke-16 di Sukoharjo.