Advertisement
Menkum HAM Yasonna Jelaskan Kedatangannya di Konferensi Pers PDIP Terkait PAW Anggota DPR
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat diwawancarai di sela sela acara Rapat kerja evaluasi kinerja dan anggaran program administrasi hukum umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Royal Ambarrukmo, Jumat (17/1/2020). - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan kehadirannya pada saat konferensi pers PDI Perjuangan terkait dengan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dirinya bertindak sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan partai berlogo kepala banteng, bukan sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Pakaian saya jelas pakaian partai waktu itu, saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai Menkum HAM, tidak ada intervensi, mana bisa saya intervensi, saya tidak punya kewenangan, kecuali saya komisioner KPK," ujar Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, saat diwawancarai di sela sela acara Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Royal Ambarrukmo, Jumat (17/1/2020).
Advertisement
Yasonna menjelaskan berdasar posisinya tersebut, maka pada waktu itu bertugas untuk membentuk tim hukum mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat memberikan pernyataan pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Rabu (15/1/2020) malam.
"Saya tidak ikut dalam tim hukum, waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya," imbuhnya.
BACA JUGA
Adapun, tim hukum yang dibentuk oleh Yasonna Laoly dikoordinasikan oleh Teguh Samudera. "Tim hukum juga ada pak Wayan Sudirta, tapi dia bukan lawyer, dia hanya memberikan pikirannya, tapi yang tampil ke depan dikoordinasikan oleh Pak Teguh Samudera dan Maqdir Ismail," terangnya.
Yasonna meminta agar keikutsertaannya dalam konferensi pers PDI Perjuangan dengan elite partai banteng tidak dicampuradukkan dengan posisinya sebagai Menkum HAM. "Saya mengumumkan tim hukum yang dibentuk, yang bicara di situ dan menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya," tuturnya.
Ia menegaskan jika dirinya yang merupakan profesor dalam bidang kriminologi sudah menjalankan perannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya. "Jangan diputarbalikkan, kadang kadang beritanya gak lengkap dan ditanggapi berbeda-beda," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang Jember, 2 Warga Meninggal Dunia
Anak Riza Cholid dkk Didakwa Rugikan Negara Rp285 Triliun
Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Advertisement
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Advertisement
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sh
Pemerintah Tegaskan APBN Tidak Akan Menanggung Utang Whoosh
Advertisement
Dirut PT Hanindo Citra Jadi Saksi Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Pasukan AS Awasi Gencatan Senjata Israel-Palestina
- Pakar Hukum Lakukan Eksaminasi Terhadap Putusan Tom Lembong
- Tiba-tiba Lupa Sesaat, Bisa Jadi Mengalami Brain Fog
- GIPI Dihapus Pemerintah, DPP Akan Surati Presiden Prabowo
- Presiden Madagaskar Tuding Perebutan Kekuasaan Secara Ilegal
- Penyebab Nobel Perdamaian 2025 Machado Disorot, Pernah Dukung Israel
- Trump Salahkan Demokrat Terkait Ribuan ASN PHK Gegara Shutdown
Advertisement
Advertisement
