Advertisement
Tak Hanya Andalkan OTT dan Penyadapan, KPK Juga Diminta Tindaklanjuti Laporan Masyarakat
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyarankan pimpinan baru KPK tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dan penyadapan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
Menurut Suparji, KPK juga harus aktif menindaklanjuti seluruh laporan dari masyarakat terkait kasus tindak pidana korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Advertisement
Selain itu, Suparji menyarankan masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.
"Jadi menurut saya tidak sebatas dua kasus OTT yang baru saja dilakukan KPK, tetapi bagaimana konsistensi KPK ke depan agar tetap terjaga untuk menyelesaikan kasus-kasus" tuturnya, Sabtu (11/1/2020).
BACA JUGA
Suparji juga mendesak KPK agar menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sudah ada laporan hasil audit kerugian negara dari BPK, seperti kasus Pelindo II. BPK menyebut ada kerugian negara sebesar Rp6 triliun.
"Harus ada proses hukum yang akuntabel terhadap penyelesaian kasus itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp6 triliun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.
"Maka wewenang ada di aparat penegak hukum," katanya usai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Agung, empat proyek di Pelindo II itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, juga global bond.
Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab.
"Sisanya apakah ada mens rea (niat jahat) di situ, kami sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top 10 News Harianjogja.com, Rabu 29 Oktober 2025
Trump Hapuskan Tarif 20 Persen untuk Kopi Vietnam
Menko Muhaimin Sebut Ritel Raksasa Bisa Bunuh UMKM
BGN Larang Penggunaan Bahan Pabrikan untuk Menu MBG
Advertisement
Menteri Maman: Penyaluran KUR Serap 11 Juta Tenaga Kerja
Kejagung Segera Eksekusi Terpidana Harvey Moeis 20 Tahun Penjara
Venezuela Tuding CIA Terlibat Rusuh di Karibia
Dampak Banjir Semarang, Refund Tiket Kereta Api 100 Persen
Ada Hal Mendesak, Presiden Prabowo Pulang Lebih Awal di KTT ASEAN
Advertisement
Mendagri Tito Minta Pemda Dukung Program Strategis Nasional
TNI AD Siap Diterjunkan sebagai Pasukan Perdamaian ke Gaza
Pasokan Gas Murah untuk Industri Ditarget Terpenuhi 2027
Pesan Penting Presiden Prabowo di Hari Sumpah Pemuda
BGN: 690 SPPG Sudah Miliki Sertifikat SLHS
Advertisement
Bahlil Sebut 18 Proyek Hilirisasi Siap Dieksekusi
Berita Pilihan
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
- Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Gempa Bumi Magnitudo 5,5 Guncang Buol Sulteng Pagi Ini
- KPK Pelajari Putusan DKPP Terkait Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU
- Cedera, Jorge Martin Dipastikan Absen pada MotoGP Portugal 2025
- Archipelago Hadirkan Menu Berbahan Pisang Lokal, Yuk Dicoba
- Viral, Pasien Asam Lambung Diduga Ditolak IGD Puskesmas Dlingo
- Pemkab Kulonprogo Gelar FGD Penyusunan Kajian TPPR, Ini Tujuannya
- BMKG Beberkan Penyebab Gempa Bumi Magnitudo 5,5 di Buol Sulteng
Advertisement
Advertisement
