Advertisement
Tak Hanya Andalkan OTT dan Penyadapan, KPK Juga Diminta Tindaklanjuti Laporan Masyarakat
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyarankan pimpinan baru KPK tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dan penyadapan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
Menurut Suparji, KPK juga harus aktif menindaklanjuti seluruh laporan dari masyarakat terkait kasus tindak pidana korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Advertisement
Selain itu, Suparji menyarankan masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.
"Jadi menurut saya tidak sebatas dua kasus OTT yang baru saja dilakukan KPK, tetapi bagaimana konsistensi KPK ke depan agar tetap terjaga untuk menyelesaikan kasus-kasus" tuturnya, Sabtu (11/1/2020).
BACA JUGA
Suparji juga mendesak KPK agar menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sudah ada laporan hasil audit kerugian negara dari BPK, seperti kasus Pelindo II. BPK menyebut ada kerugian negara sebesar Rp6 triliun.
"Harus ada proses hukum yang akuntabel terhadap penyelesaian kasus itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp6 triliun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.
"Maka wewenang ada di aparat penegak hukum," katanya usai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Agung, empat proyek di Pelindo II itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru, juga global bond.
Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab.
"Sisanya apakah ada mens rea (niat jahat) di situ, kami sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta
Crazy Rich China Pilih Pindahkan Jet Pribadi ke Singapura dan Jepang
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Natal
Pemerintah Kebut Pemulihan Banjir Aceh-Sumatra Saat Nataru
Advertisement
Real Madrid Berduka atas Wafatnya Pelatih Valencia di Indonesia
Tim SAR Evakuasi Ibu dan Balita Terjebak Banjir di Banjar
Laode Syarif Nilai Kasus Aswad Sulaiman Tak Layak SP3
Trump: Tak Ada Akhir Perang Ukraina Tanpa Persetujuan AS
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Agam, Warga Berhamburan
Advertisement
Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo, Kapal Wisata Tenggelam
Berita Pilihan
Advertisement
Wisatawan Keluhkan Tarif Sewa Gazebo Pantai Drini Rp50.000 Per 2 Jam
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Buruh KSPI Jadwalkan Demo 2 Hari Tolak UMP 2026 DKI dan Jabar
- Debut Gemilang Luca Zidane, Pelatih Aljazair Beri Pujian
- Aktivitas Gempa Tangkuban Parahu Naik, Badan Geologi Imbau Waspada
- Persib Bandung Puncaki Klasemen Seusai Kalahkan PSM 1-0
- Gunung Karangetang Alami Lonjakan Gempa, Status Masih Waspada
- Tahun Baru 2026, Orang Tua Diminta Cegah Aktivitas Berisiko Anak
- Wali Kota Dorong Budi Daya Maggot Jadi Solusi Sampah Kota Jogja
Advertisement
Advertisement
