Banjir Ibu Kota, dari Pembentukan Pansus sampai Lengserkan Anies

Sejumlah warga menaiki mobil yang terdampak banjir di Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/1/2020). Banjir yang telah menggenangi rumah warga selama dua hari tersebut akibat luapan Kali Bekasi. - Antara/Fakhri Hermansyah
11 Januari 2020 13:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak tujuh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menyetujui pembentukan panitia khusus untuk mengumpulkan data, menelusuri penyebab, serta mencarikan solusi atas bencana banjir di Ibu Kota sejak awal 2020.

Ketujuh fraksi tersebut adalah PDIP, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN, PKB-PPP, dan PSI. Jupiter, anggota Fraksi Nasdem, menegaskan pansus yang nanti dibentuk tidak ditujukan untuk menyerang Gubernur Anies Baswedan.

“Pansus yang kami rencanakan ini bukan untuk menyerang pak gubernur,” kata Jupiter, Jumat (10/1/2020).

Jupiter mengatakan, pansus itu nantinya ditujukan untuk membuat rencana penanganan banjir ibu kota. Karena itu ia menyebut pansus nantinya tidak akan menganggu kinerja pemprov dalam menangani banjir.

Bahkan, ia mengklaim Anies dan petugasnya bisa terbantu oleh pansus yang akan mencari seluk-beluk penyebab banjir. “Pansus ini justru untuk membantu pak gubernur dalam mencari solusi terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta,” kata dia.

Hanya saja pansus banjir belum akan dibentuk dalam waktu dekat. Sebab para anggota DPRD berencana melakukan kunjungan kerja ke Belanda.

Jupiter mengatakan Pansus ini sangat diperlukan oleh warga Jakarta. Pasalnya, tugasnya nanti adalah mencari tahu sebab banjir dan menanganinya. Ia juga ingin kerja yang dihasilkan Pansus ini matang. Jika perlu, kata Jupiter, Pansus akan melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari penanganan banjir di negara lain.

"Salah satu fungsi Pansus ini juga menggandeng dan berdikusi dengan tim ahli. Bahkan, kalau perlu kami juga studi banding ke Jepang atau ke Belanda yang memang terbukti bisa mengendalikan banjir," ujar Jupiter.

Selain itu, Jupiter menyebut di tengah pembahasan Pansus, pihaknya juga akan melakukan agenda lainnya. Yakni sidak kesiapan pompa penyedot air di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi datangnya banjir lagi.

"Kami dalam waktu dekat itu mau sidak pompa, gabungan tujuh fraksi," ucap Jupiter.

Ke depannya, ia menyebut Pansus ini nantinya akan membantu Pemprov dalam penanganan banjir dalam jangka panjang. Karena itu, ia menyebut pembentukan Pansus harus disegerakan.

"Pansus banjir adalah bukti konkret keberpihakan dewan terhadap rakyat Jakarta," klaimnya.

Anies pun mau digugat. Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mengklaim telah menerima 600 laporan korban terdampak banjir. Sebanyak 186 warga dalam laporan yang diterima Tim Advokasi Banjir 2020 mencantumkan nilai kerugian terkait rencana gugatan class action terhadap Anies Baswedan.

"Sampai tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Jumlah email yang masuk sudah mencapai 600 laporan, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor," kata koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma.

Mantan Direktur YLHBI itu menyebut nilai total kerugian dari para pelapor mencapai Rp 43,32 miliar. Untuk nilai kerugian terkecil tercatat Rp 890 ribu dan terbesar Rp 8,7 miliar.

Berdasarkan wilayah, pelapor terbanyak berdomisi di Jakarta Barat dengan total mencapai 120 orang atau 49% dari total pelapor yang teridentifikasi. Mereka mengadukan banjir melanda Kecamatan Cengkareng (34 orang), Kebon Jeruk (31 orang), dan Kembangan (15 orang).

Diikuti area Jakarta Timur sebanyak 52 orang atau 21% pelapor. Menurut Alvon, aduan terbanyak datang dari korban yang tinggal di Pulogadung, yaitu 12 orang.

"Terdapat 49 kecamatan yang telah melapor," ujar dia tanpa merincinya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 membuka pendaftaran bagi warga terdampak banjir untuk mengajukan gugatan class action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gugatan ini diinilai perlu guna mencegah terjadi kembali dampak buruk dan kerugian akibat banjir di Ibu Kota.

Terakhir, pekan depan Anies diancam akan didemo dengan tuntutan penurunan dari kursi gubernur DKI.

Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung berencana melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa pekan depan tepatnya 14 Januari 2020. Aksi tersebut ditujukan untuk Anies Baswedan.

Berdasarkan agenda yang diterima, aksi tersebut mengundang elemen masyarakat lainnya untuk turut hadir menyampaikan pendapat dan kekecewaan mereka terhadap Anies yang dinilai gagal menangani banjir di Jakarta. Dalam aksinya pekan depan, mereka bakal menuntut Anies untuk mundur.

"Korban nyawa saudara-saudara kita yang hanyut saat banjir, kerugian harta benda. Selama dua tahun, tidak ada hasil kerja yang bagus untuk kita. Bersuaralah, bergeraklah, Anies harus mundur," tulis agenda aksi tersebut seperti dikutip Suara.com.

Adapun mereka yang direncanakan akan memberikan orasi di dalam aksi, yakni Abu Janda, Dewi Tanjung, Effendi Achmad, dan Sisca Rumondor. Saat dikonfirmasi, Dewi Tanjung membenarkan ihwal rencana aksi yang melibatkan dirinya tersebut.

"Insyaallah iya betul," kata Dewi Tanjung saat dihubungi Suara.com.

Sementara itu sebagai tim penggerak, tertulis di dalam agenda, di antaranya Sisca Rumondor (penggagas - Bunda Milenial), Ahi (Bara Baja), Nancy & Oscar (Manguni), Nanda Abraham (ASJBI), Harry (DAG), serta Alex Katam (GBIK).

Untuk diketahui, Dewi Tanjung pernah membuat pernyataan kontroversial terkait kasus yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Dewi Tanjung menyebut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanyalah setingan belaka.

Sumber : Bisnis.com