Advertisement
Menlu Retno Minta Masyarakat Lihat Jejak Rekam Indonesia dalam Persoalan Uighur di Twitter
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah China mengenai persoalan isu kemanusiaan di Uighur.
"Mengenai masalah Uighur, ini sebenarnya sudah lama. Jadi, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah RRC," kata L.P. Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Advertisement
Retno mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan, antara lain dengan Dubes Republik Rakyat China (RRC) untuk Indonesia Xiao Qian yang sempat diunggahnya di Twitter.
Kemudian, kata dia, pertemuan dengan Menlu RRC Wang Yi pada tanggal 16 Desember 2019 yang juga diunggahnya di Twitter.
"Pasti teman-teman kalau melihat rekam jejak digital dari Twitter saya pasti ada. Kemarin saya melakukan pertemuan dengan Menlu RRC ada di Twitter saya," katanya.
Pertemuan kembali dilakukan pada 23 Desember 2019, yakni Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu bertemu dengan Dubes RRC untuk Indonesia.
"Intinya, kita menyampaikan concern mengenai situasinya, terus kemudian kita juga meminta informasi apa yang terjadi. Dengan Menlu RRC kita cukup panjang berdiskusi mengenai masalah situasi," katanya.
Secara prinsip, Retno menyampaikan sikap Indonesia yang menekankan mengenai pentingnya menghormati kebebasan beragama.
"Jadi, kalau dikatakan kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar. Cek rekam jejak digital apa yang sudah kita pernah sampaikan kepada Pemerintah China," tutup Retno.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama.
Para ahli dan aktivis PBB menyebutkan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.
Selain itu, pemerintah RRC dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu, terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement
