Advertisement
Komisi II Sambut Aturan Eks Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah membolehkan mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri lagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menilai hal itu telah sesuai acuan.
Aturan itu tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk maju di kontestasi Pilkada.
Advertisement
Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung sudah menganulir PKPU sebelumnya. Alhasil, kata dia, beleid KPU itu sudah sesuai dengan aturan di atasnya.
"MA kan sudah menganulir PKPU sebelumnya. Kalau PKPU atau penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan harus melihat peraturan yang di atasnya. Kita lihat selama ini kita pengalaman di MA. Sudah acuannya ke sana," kata Arwani di sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Arwani menjelaskan seorang narapidana yang telah menjalani masa hukuman memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini terkecuali bila pengadilan memutus untuk mencabut hak politik atau hak lain dari narapidana tersebut.
"Mereka sudah melaksanakan hukuman, artinya ada hak-hak, kecuali hak-hak politiknya hilang," kata dia.
Pada PKPU Nomor 18 tahun 2019 pasal 3A, ayat 3 dan 4, disebutkan soal imbauan kepada partai politik mengusung sosok calon kepala daerahnya. Menurut Arwani hal tersebut sudah berada pada ranah parpol dan masyarakat.
Artinya, partai politik punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memproses rekrutmen calon secara transparan, disamping mempertimbangkan sisi kepercayaan publik terhadap sosok tersebut.
"Bagi parpol berkewajiban punya tanggung jawab rekrutmen secara transapran. Dan rekrumen yang lebih memprioritaskan lebih kapabilitas, punya integritas. Tentu partai juga akan memperhatikan penuh. Faktor apa yang memiliki kepercayaan. Saya kira akan dipilih pada partai politik," katanya.
Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam PKPU 18/2019, para pendaftar berlatar belakang eks narapidana koruptor tidak dipermasalahkan. Padahal sebelumnya KPU pada pemilu 2019 melarangnya meski ditolak Mahkamah Agung (MA).
Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengatakan bahwa pada peraturan tersebut tertulis partai politik sebagai pengusung atau calon perseorangan diutamakan agar bukan mantan napi koruptor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement

Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag Pastikan Seluruh Visa Jemaah Calon Haji Reguler Sudah Diterbitkan
- 10 Jemaah Calon Haji Meninggal Dunia
- Homestay di Kawasan Borobudur Ramai Dikunjungi Wisatawan
- Hasan Nasbi: Mahasiswa Unggah Meme Presiden Prabowo dan Jokowi Sebaiknya Dibina
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
Advertisement