AHY: Kedaulatan Rakyat Dipasung jika Rakyat Tak Pilih Presiden secara Langsung
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menumpang kendaraan khusus untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak sejumlah wacana yang berkembang soal demokrasi.
Pria yang akrab disapa AHY mengatakan setidaknya ada tiga sikap partainya terkait dengan wacana pemilhan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Pilkada oleh DPRD, dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut AHY demokrasi Indonesia mundur bila wacana itu terealisasi. Apalagi, bila pemimpin tidak lagi dipilih langsung oleh rakyatnya.
"Demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih secara langsung," kata AHY melalui akun twitter-nya @AgusYudhoyono, Senin (2/12/2019).
Dalam cuitannya itu dia menyatakan bahwa partainya secara tegas menolak tiga hal. Pertama partainya menolak Pemilihan Presiden oleh MPR.
Kedua partainya menolak Pilkada tingkat provinsi, kabupaten, kota yang dipilih tidak langsung atau melalui DPRD.
Terakhir, partainya juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menyetujui amandemen jika isinya adalah mengubah masa jabatan kepala negara dari maksimal dua kali menjadi tiga periode.
Dia juga tidak sepakat mengembalikan pemilihan presiden dari langsung menjadi melalui MPR.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya]. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan [saya],” jelasnya di Istana Negara, Senin (2/12/2019).
Sumber : bisnis.com
