Advertisement
AHY: Kedaulatan Rakyat Dipasung jika Rakyat Tak Pilih Presiden secara Langsung
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menumpang kendaraan khusus untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak sejumlah wacana yang berkembang soal demokrasi.
Pria yang akrab disapa AHY mengatakan setidaknya ada tiga sikap partainya terkait dengan wacana pemilhan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Pilkada oleh DPRD, dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Advertisement
Menurut AHY demokrasi Indonesia mundur bila wacana itu terealisasi. Apalagi, bila pemimpin tidak lagi dipilih langsung oleh rakyatnya.
"Demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih secara langsung," kata AHY melalui akun twitter-nya @AgusYudhoyono, Senin (2/12/2019).
Dalam cuitannya itu dia menyatakan bahwa partainya secara tegas menolak tiga hal. Pertama partainya menolak Pemilihan Presiden oleh MPR.
Kedua partainya menolak Pilkada tingkat provinsi, kabupaten, kota yang dipilih tidak langsung atau melalui DPRD.
Terakhir, partainya juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menyetujui amandemen jika isinya adalah mengubah masa jabatan kepala negara dari maksimal dua kali menjadi tiga periode.
Dia juga tidak sepakat mengembalikan pemilihan presiden dari langsung menjadi melalui MPR.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya]. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan [saya],” jelasnya di Istana Negara, Senin (2/12/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
