Advertisement
Jika Presiden Dipilih MPR, Indonesia Mundur Seperempat Abad
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memimpin jumpa pers sesuai menggelar rapat Kamis malam 27 Juni 2019 untuk memutuskan jadwal penetapan kandidat terpilih hasil Pilpres 2019 yang akan dihelat Minggu 30 Juni 2019. - JIBI/Bisnis.com/Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bisa memilih presiden. Dengan demikian, presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi menilai wacana itu bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya pemilihan tidak langsung bukanlah pilihan bijak.
Advertisement
"Saya kira wacana presiden dipilih oleh MPR itu sama saja mundur 25 tahun. Jauh mundur ke belakang," kata Muradi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/11/2019).
Menurut dia sampai saat ini demokrasi sudah berjalan cukup baik selama 20 tahun terakhir.
Muradi mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah mematangkan demokrasi di Indonesia. Caranya, kata dia, bukan dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Dikatakan, jangan sampai hanya karena alasan mahalnya biaya penyelenggaraan dan politik, menjadi alasan utama untuk merenggut kedaulatan rakyat.
"Itu hak kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasti sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Mereka menganggap biaya sosial pemilihan langsung terlalu mahal.
“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai segitu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hadapi Rusia, Inggris Siapkan Rudal Nightfall untuk Ukraina
Upah 40 Hari, Pemuda Nepal Berebut Jadi Polisi Pemilu
Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN, Disambut Dengan Penuh Optimisme
Advertisement
Trump Unggah Gambar Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Berita Pilihan
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
Advertisement
SIM Keliling Kulonprogo Buka 13 Januari, Hanya Perpanjangan
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- Bulog Usul Pembelian Beras SPHP Lebih dari Dua Pack
- Seusai Libur Nataru, Penjualan Pasar Beringharjo Kembali Normal
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 12 Januari 2026
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini Stabil, Galeri24 dan UBS
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Senin 12 Januari 2026
- Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 12 Januari 2026
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Senin 12 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
