Advertisement
Jika Presiden Dipilih MPR, Indonesia Mundur Seperempat Abad
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memimpin jumpa pers sesuai menggelar rapat Kamis malam 27 Juni 2019 untuk memutuskan jadwal penetapan kandidat terpilih hasil Pilpres 2019 yang akan dihelat Minggu 30 Juni 2019. - JIBI/Bisnis.com/Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bisa memilih presiden. Dengan demikian, presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi menilai wacana itu bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya pemilihan tidak langsung bukanlah pilihan bijak.
Advertisement
"Saya kira wacana presiden dipilih oleh MPR itu sama saja mundur 25 tahun. Jauh mundur ke belakang," kata Muradi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/11/2019).
Menurut dia sampai saat ini demokrasi sudah berjalan cukup baik selama 20 tahun terakhir.
Muradi mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah mematangkan demokrasi di Indonesia. Caranya, kata dia, bukan dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Dikatakan, jangan sampai hanya karena alasan mahalnya biaya penyelenggaraan dan politik, menjadi alasan utama untuk merenggut kedaulatan rakyat.
"Itu hak kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasti sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Mereka menganggap biaya sosial pemilihan langsung terlalu mahal.
“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai segitu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Riza Chalid Diduga di Malaysia, Pemerintah Siapkan Ekstradisi
Iran Waspadai AS Perkuat Persenjataan selama Gencatan Senjata
Penggeledahan Kementerian PU, Kejati Sita 16 Item
Menkeu Target Tambah Lapisan Cukai Rokok Mulai Mei 2026
Advertisement
Tambang Batu Picu Longsor di Nias Selatan, 1 Korban Jiwa Ditemukan
Ditekan AS, Presiden Kuba Tegas Tak Akan Mundur
Pesawat Militer AS Lepas Landas dari Tel Aviv di Tengah Negosiasi Iran
Yusril: Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer
Gencatan AS-Iran Belum Pulihkan Pasok Pupuk Global
Advertisement
Kejati Geledah Kementerian PU, Dody: Biar Tak Tebang Pilih
Suhu Laut Global Hampir Pecahkan Rekor, Dunia Waspada
Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Usulan Pembentukan TGPF Menguat untuk Kasus Andrie Yunus
Ruang Menteri PU Digeledah Kejaksaan Tinggi, Ini Komentar Dody
Advertisement
Ini Rincian Dana Penertiban Kawasan Hutan, Nilainya Tembus Triliunan
Berita Pilihan
- Pesawat Militer AS Lepas Landas dari Tel Aviv di Tengah Negosiasi Iran
- Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
- Poin Taklimat Prabowo : Soroti Krisis Global, Pertahankan BBM Subsidi
- KY Buka Seleksi Hakim Agung 2026, Ini Formasinya
- IUP Bermasalah Terancam Dicabut, Prabowo Beri Waktu Seminggu
Advertisement
Advertisement
Greenhouse Melon Ketitang Jadi Daya Tarik Baru Wisata di Klaten
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 10 April 2026
- Tak Perlu Ketik, Kini Fitur Gemini Search Live Telah Hadir
- Indonesia ke Final AFF Futsal 2026 usai Tekuk Vietnam 3-2
- Konser F4 Jakarta Tambah 1 Hari, Tiket Dijual 11 April 2026
- Yusril: Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer
- Progres Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Maguwoharjo Capai 35 Persen
- Galaxy A37 5G Hadir, Andalan Gen Z untuk Ngonten
Advertisement
Advertisement
