Advertisement
Jika Presiden Dipilih MPR, Indonesia Mundur Seperempat Abad
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memimpin jumpa pers sesuai menggelar rapat Kamis malam 27 Juni 2019 untuk memutuskan jadwal penetapan kandidat terpilih hasil Pilpres 2019 yang akan dihelat Minggu 30 Juni 2019. - JIBI/Bisnis.com/Lalu Rahadian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bisa memilih presiden. Dengan demikian, presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi menilai wacana itu bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya pemilihan tidak langsung bukanlah pilihan bijak.
Advertisement
"Saya kira wacana presiden dipilih oleh MPR itu sama saja mundur 25 tahun. Jauh mundur ke belakang," kata Muradi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/11/2019).
Menurut dia sampai saat ini demokrasi sudah berjalan cukup baik selama 20 tahun terakhir.
Muradi mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah mematangkan demokrasi di Indonesia. Caranya, kata dia, bukan dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Dikatakan, jangan sampai hanya karena alasan mahalnya biaya penyelenggaraan dan politik, menjadi alasan utama untuk merenggut kedaulatan rakyat.
"Itu hak kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasti sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Mereka menganggap biaya sosial pemilihan langsung terlalu mahal.
“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai segitu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Istana: Pesan Prabowo di Bioskop Hal Lumrah
Cegah Ancaman Serangan Drone, Polandia Kerahkan Jet Militer
Spanyol Segera Tertibkan UU Larangan Merokok dan Vaping di Tempat Umum
Sebuah Bar di Madrid Meledak, 25 Orang Terluka
Advertisement
Uang Jadi Motif Oknum TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025
FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Advertisement
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Advertisement
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Berita Pilihan
Advertisement
Bupati Halim Sebut Bantul Salah Satu Pusat Pertumbuhan UMKM di DIY
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement
Advertisement
