Advertisement
PBNU Ingin Presiden Dipilih MPR, Ini Kata PKS

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Presiden dipilih MPR, mendapat respons dari partai oposisi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil memberikan tanggapan perihal pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siraj, yang mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Menurutnya, hal itu harus dilakukan pengkajian sebelum dikembalikan ke MPR.
Advertisement
"Wacana itu harus dikaji secara mendalam," kata Nasir saat dikonfirmasi Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (27/11/2019).
Dalam usulan itu, Said Aqil mengatakan, bahwa keputusan untuk dikembalikannya pemilihan kepada MPR karena sesuai dengan keputusan Munas NU di, Cikampek, Cirebon pada 2012 atau tujuh tahun lalu.
Nasir menilai bahwa, evaluasi terkait penyelenggaraan Pilpres memang sudah wajar dilakukan. Sebab hal itu perlu untuk mengetehui apakah pelaksanaan Pilpres sudah baik dilakukan atau tidak.
"Sebagai sebuah negara yang mengusung semangat gotong royong dan kekeluargaan, tentu kita wajib mengevaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang selama ini berlangsung di Indonesia," tuturnya.
Menurut dia, dengan kembalinya pilpres ke MPR tidak bisa dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, sebab mundurnya demokrasi dinilai dari kesejahteraan rakyat.
"Mundur dan majunya demokrasi itu dilihat dari kesejahteraan rakyatnya. Kita gagal melakukan konsolidasi demokrasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) untuk dikembalikan ke lembaga MPR. Hal tersebut karena dinilai sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudarat, ketimbang manfaatnya.
"Tentang Pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai menimbamg mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujarnya setelah melangsungkan silaturahmi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut dia, dikembalikannya pilpres ke MPR itu bukan suatu kemunduran demokrasi. "Demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement