PBNU Ingin Presiden Dipilih MPR, Ini Kata PKS

Harianjogja.com, JAKARTA- Keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Presiden dipilih MPR, mendapat respons dari partai oposisi. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil memberikan tanggapan perihal pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siraj, yang mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Menurutnya, hal itu harus dilakukan pengkajian sebelum dikembalikan ke MPR.

"Wacana itu harus dikaji secara mendalam," kata Nasir saat dikonfirmasi Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (27/11/2019).

Dalam usulan itu, Said Aqil mengatakan, bahwa keputusan untuk dikembalikannya pemilihan kepada MPR karena sesuai dengan keputusan Munas NU di, Cikampek, Cirebon pada 2012 atau tujuh tahun lalu.

Nasir menilai bahwa, evaluasi terkait penyelenggaraan Pilpres memang sudah wajar dilakukan. Sebab hal itu perlu untuk mengetehui apakah pelaksanaan Pilpres sudah baik dilakukan atau tidak.

"Sebagai sebuah negara yang mengusung semangat gotong royong dan kekeluargaan, tentu kita wajib mengevaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang selama ini berlangsung di Indonesia," tuturnya.

Menurut dia, dengan kembalinya pilpres ke MPR tidak bisa dikatakan sebagai kemunduran demokrasi, sebab mundurnya demokrasi dinilai dari kesejahteraan rakyat.

"Mundur dan majunya demokrasi itu dilihat dari kesejahteraan rakyatnya. Kita gagal melakukan konsolidasi demokrasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) untuk dikembalikan ke lembaga MPR. Hal tersebut karena dinilai sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudarat, ketimbang manfaatnya.

"Tentang Pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai menimbamg mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujarnya setelah melangsungkan silaturahmi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, dikembalikannya pilpres ke MPR itu bukan suatu kemunduran demokrasi. "Demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com