Festival Soreng di Gunung Telomoyo Kampanyekan Antipolitik Uang

Kelompok soreng Bawaslu Kabupaten Magelang. - Ist/Dok Bawaslu
16 November 2019 06:57 WIB Nina Atmasari News Share :

Harianjogja.com, MAGELANG-- Bawaslu Kabupaten Magelang akan menggelar Festival Soreng Bawaslu di Taman Parkir Gunung Telomoyo, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Festival ini akan diikuti sejumlah kelompok kesenian tradisional di sekitar lereng Gunung Merbabu, Gunung Andong dan Gunung Telomoyo.

Ketiua Bawaslu Kabupaten Magelang, MH. Habib Shaleh menjelaskan festival ini dimaksudkan untuk menanamkan Gerakan Anti Politik Uang kepada masyarakat Kabupaten Magelang. “Tarian Soreng dipilih karena memiliki gerakan tarian yang menunjukkan sikap dan semangat kepahlawanan dan sikap berani berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan,” katanya, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, gerakan tari soreng bisa memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Pada masa pilkada Bawaslu juga sudah membentuk kelompok tari soreng yang anggotanya pengawas pemilu. Dari tari sorenglah Bawaslu mengadopsi motto siogo magito gito.

Disebutkan festival yang akan digelar di Taman Parkir Wisata Gunung Telomoyo, Dalangan, Pandean Ngablak pada Minggu (17/11/2019), ini juga akan dimeriahkan berbagai kegiatan diantaranya lomba melukis, diskusi, pasar rakyat, lomba foto dan lainnya. Festival Soreng Bawaslu rencananya akan dibuka Bupati Magelang Zaenal Arifin serta dihadiri Forkompimda dan sejumlah tokoh.

Dalam acara ini, Bawaslu Jawa Tengah rencananya akan me-launching 5 desa di lereng Gunung Andong dan Gunung Telomoyo menjadi Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Kelima desa tersebut yaitu Desa Giri Rejo, Desa Jogoyasan, Desa Sumberejo, Desa Pagergunung dan Desa Pandean. Kelima desa tersebut sudah menerima sosialisasi dan pembinaan dari Bawaslu Kabupaten Magelang serta mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo dan Katib Syuriah PCNU Kabupaten Magelang Gus Ahmad Labib Asrori.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang sudah melaunching 3 Desa Anti Politik Uang (Desa APU) bersamaan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 di halaman SD Negeri Sambak, Kajoran. Ketiga desa tersebut yaitu Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Desa Ngawen (Muntilan) dan Desa Kaliurang (Srumbung).

Desa Anti Politik Uang (Desa APU) adalah desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, serta memiliki komitmen kokoh untuk menolak dan melawan money politics.

Selain Desa APU, Bawaslu Kabupaten Magelang juga sudah melaunching 3 Desa Pengawasan yaitu Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman dan Desa Ketundan, Kecamatan Pakus. Desa Pengawasan adalah desa dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk terciptanya pemilu demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran pemilu. Dengan pendekatan, pencegahan dan penindakan, serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing. 

Camat Ngablak Budi Daryanto akan memanfaatkan momen Gelar Budaya Bawaslu untuk menggelar deklarasi dan ikrar pilkades damai. Untuk itu, pihaknya sudah mengundang seluruh cakades se-Kecamatan Ngablak untuk menghadiri Gelar Budaya Bawaslu.

"Kami sangat mendukung kegiatan launching Desa Anti Politik Uang yang dirangkaikan dengan kegiatan gelar budaya," kata dia.

Kegiatan ini dinilai akan mengedukasi kepada masyarakat bahwa era sekarang ini, sudah bukan jamannya lagi sebuah pesta demokrasi atau pemilihan pemimpin di tingkat apapun (desa, daerah, pusat) harus diwarnai dengan politik uang atau serangan fajar.

"Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, warga masyarakat di desa-desa di wilayah kami semakin sadar, bahwa dalam memilih pemimpin, mereka harus melihat, rekam jejak, visi dan misi, kemampuan dan kemauan dari calon dalam memperjuangkan daerah yang dipimpinnya," kata dia.

Ke depan, kata Budi, pihaknya berharap tidak ada lagi istilah "Wani piro" atau "Ga ada uang ... Ya ga datang". “Artinya bahwa masyarakat akan semakin sadar bagaimana kita semua harus berupaya sebuah demokrasi yang sehat tanpa adanya politik uang,” katanya.