Advertisement
DPR Minta Menkes dan Mensos Verifikasi dan Validasi Data Penerima PBI Agar Tepat Sasaran
Ilustrasi. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG- Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani mengatakan Menteri Kesehatan Terawan dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara perlu segera mengadakan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan iuran (PBI) dengan terobosan baru agar anggaran tepat sasaran.
Dewi Aryani memandang penting Kemenkes dan Kemensos segera melakukan verval data PBI karena ada temuan PBI satu orang dibayar oleh PBI APBN, PBI APBD provinsi, dan PBI APBD kabupaten/kota.
Advertisement
"Nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama beda dengan data kepesertaan berbeda, atau dengan asumsi sasaran satu dibayar dua kali," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini, Sabtu (9/11/201).
Oleh karena itu, lanjut Dewi, Kemenkes dan Kemensos segera mengadakan verifikasi dan validasi data PBI supaya selisih temuan bisa untuk yang berhak menerima yang selama ini justru tidak masuk basis data terpadu (BDT).
Dewi menekankan bahwa BDT itu ke depan juga sebagai acuan untuk penerima bantuan pemerintah lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, dan kartu prakerja, serta bantuan pangan nontunai (BPNT).
Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI, kata Dewi, juga mendesak Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 96,8 juta data PBI.
"Hal itu terkait dengan adanya exclusion error [kesalahan eksklusi] dan inclusion error [kesalahan inklusi] dalam penetapan sasaran PBI," kata Dewi yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Pencarian Terus Berlanjut
Kapal Wisata Karam di Pulau Padar Labuhan Bajo, TNI AL Turun Tangan
Trump Sebut Serangan AS Lumpuhkan Jalur Narkoba Venezuela
Aksi Buruh di Monas Hari Ini, 2.617 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Musim Dingin Ekstrem Gaza Tewaskan 15 Orang, Tiga Bayi
Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Arab Saudi Tangguhkan Perusahaan Umrah yang Telantarkan Jemaah
Panglima TNI Tegas soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh
Basarnas Pantau Arus Nataru di Ketapang-Gilimanuk
Advertisement
PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Lokasi Banjir
KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
Advertisement
Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
Berita Pilihan
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
- Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Advertisement
Advertisement
Inggris Terbitkan Travel Warning Terbaru, Indonesia Masuk Daftar
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem Ancam Pulau Belitung
- Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
- Wujud Kepedulian di Nataru, PLN Perkuat Kemandirian Lapas IIA Semarang
- DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
- Polisi Periksa 8 Saksi Dugaan Korupsi Kalurahan Ngunut
- Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
- WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Advertisement
Advertisement
