Advertisement
Pemerintah Biayai JKN Masyarakat Miskin Rp151 Triliun
Kepala BPJS Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti saat melayani langsung masyarakat yang tengah mengurus BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Gunungkidul, Jumat (6/7/2018). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah telah membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebesar Rp151,24 triliun sepanjang 2014-2019 sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan jaminan kesehatan. Hal itu disebutkan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
"Jadi untuk masyarakat miskin tidak mampu, pemerintah sudah membayari segmen tersebut sepanjang 2014-219 mencapai Rp151,24 triliun. Dan ini di luar suntikan dana tambahan," katanya di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Jumat.
Advertisement
Sedangkan untuk tahun 2019, katanya, pemerintah juga telah menggelontorkan dana hingga Rp48,71 triliun untuk sebanyak 133 juta masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat dan PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
"Masyarakat miskin sama sekali tidak terganggu dengan terbitnya perpres ini, semua ditanggung pemerintah," katanya terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
BACA JUGA
Fachmi mengatakan dari sebanyak 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Fachmi Idris.
Pihaknya memastikan penyesuaian iuran juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
Polres Tanjung Priok Gagalkan Peredaran 5.095 Cartridge Etomidate
Hari Keempat Pencarian Korban Tambang Timah di Bangka Belum Ditemukan
Menteri LH Tegaskan Konsistensi Penanganan Sampah melalui Gerakan ASRI
Advertisement
Januari, Februari, Mei, Juni dan Desember Puncak Banjir Jakarta
Presiden Prabowo Siap Lantik Pengganti Wamenkeu Thomas Djiwandono
Komisi VII DPR Tinjau PIK 2, Soroti Harga Mahal dan Dampak Lingkungan
Macan Tutul Masuk Permukiman di Bandung, Dua Warga Luka
Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bisa Jadi Bumerang Politik
Advertisement
Rusia Bebas dari New START, Masa Depan Perjanjian Nuklir Tak Pasti
Kementan Perkuat AUTP Hadapi Risiko Iklim Awal 2026
Starmer Akui Salah Pilih Dubes Inggris AS dalam Skandal Epstein
Dino Patti Djalal: Pembahasan Peran RI di BOP Masih Berproses
Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
Advertisement
Polisi Periksa 2 Komika Pembuka Show Mens Rea Pandji
Berita Pilihan
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
- Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Advertisement
30.489 Peserta PBI BPJS di Bantul Dinonaktifkan, Ini Penjelasannya
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Imlek 2026, KAI Daop 6 Percantik Stasiun Yogya dengan Lampion Merah
- OTT KPK di Banjarmasin, Kepala KPP Madya Ikut Diamankan
- Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Tiga Orang Tewas
- Aston Gejayan Yogyakarta Luncurkan Dua Paket Iftar Ramadan 2026
- KPK Gelar OTT di Bea Cukai Jakarta, DJBC Buka Suara
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
Advertisement
Advertisement
