Advertisement
Firli Bahuri Naik Pangkat Jadi Komjen Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK
Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Ia akan mendapatkan promosi jabatan sebagai Kabaharkam Polri sebelum dilantik sebagai Ketua KPK pada Desember nanti.
Firli akan menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yakni sebagai komisaris jenderal (komjen), menyesuaikan dengan jabatan barunya. "Ya, benar, yang bersangkutan mendapat promosi karena dinilai berprestasi dan mumpuni. Pangkatnya akan menyesuaikan dengan jabatan barunya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal di Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Advertisement
Iqbal mengatakan bahwa Firli memiliki sederet catatan prestasi sejak di Akademi Kepolisian (Akpol) hingga saat ini. Iqbal mencatat Firli pernah dipercaya sebagai Komandan Resimen Korp Taruna tingkat I, II, dan III Akpol.
"Sejak taruna, Pak Firli itu kariernya sudah cemerlang, memimpin taruna dari tingkat I sampai III. Dia memimpin sebagai Komandan Resimen Korp Taruna pada tahun 1990, memimpin semua taruna tingkat I, II, III," kata Iqbal.
Untuk dapat menduduki jabatan tersebut, seorang taruna harus memenuhi berbagai persyaratan yang berat, di antaranya harus mempunyai kemampuan lengkap, baik dalam hal akademik, fisik, maupun mental kepribadian.
Hal tersebut diperlukan karena Danmenkorp Taruna adalah idola serta teladan dari semua taruna. Terpilihnya Firli sebagai ajudan mantan Wakil Presiden Boediono merupakan puncak kariernya di tingkat perwira menengah. Iqbal menjelaskan bahwa ajudan wapres adalah orang pilihan yang cerdas, memiliki pola pikir cemerlang, dan mempunyai kepribadian yang baik.
"Kariernya cemerlang dan puncaknya saat menjadi ajudan wakil presiden karena ajudan presiden itu adalah orang pilihan, tentunya harus orang yang cerdas, pikirannya cemerlang, pribadi yang baik. Maka, Pak Firli sangat layak dipromosikan (sebagai Kabaharkam)," kata Iqbal. Firli juga dinilai berprestasi selama menjabat sebagai Kapolda NTB dan Kapolda Sumatera Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
