Advertisement
Mendes Bantah Ada Desa Siluman

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif atau desa siluman mendapat bantahan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Jika yang dimaksud fiktif adalah tidak ada desanya dan mendapatkan kucuran dana, dia mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, desa-desa yang mendapatkan kucuran dana desa memiliki pemerintahan desa, penduduk, sehingga pengucuran dana desanya bisa dipertanggungjawabkan.
Advertisement
“Sudah sudah. Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes [Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi], sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, gak akan turun itu kalo laporan gak selesai,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jumat (8/11/2019).
Hingga saat ini, dia mengaku tiga desa yang disebut fiktif tersebut memang memiliki pemerintahan desa dan penduduk serta memiliki pertanggungjawaban dalam pengucuran dana desanya.
Adapun, ketiga desa fiktif yang dimaksud berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe.
“Iya. Sejauh ini belum ada. [Termasuk Konawe] iya Konawe. Ada, ada pertanggungjawabannya.
Sudah kita laporkan [dengan Menkeu],” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengemukakan belum mengetahui pasti mengenai adanya tiga desa fiktif di wilayahnya.
“Saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan karena ini ditangani pihak kepolisian. Belum pernah [dengar] saya karena waktu itu saya belum gubernur. Saya gubernur baru setahun,” tegasnya.
Temuan desa fiktif mencuat dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.
"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement