Ini Cara PSI Dapatkan Data Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar di APBD 2020
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Idris Ahmad dan anggota Fraksi PSI Jakarta William A. Sarana melakukan konferensi pers terkait temuan anggaran siluman di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 di kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (30/10/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Feni Freycinetia Fitriani Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta membongkar keberadaan anggaran tak masuk akal yang tercatat di Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Salah satu anggaran yang mencengangkan adalah usulan belanja lem aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Anggota Fraksi PSI William A. Sarana mengatakan sudah meminta dokumen KUA-PPAS 2020 kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sejak awal Agustus 2019.
"Kami sudah dapat yang level kegiatan, tetapi yang dibutuhkan itu justru level komponen atau satuan terkecil. Itu belum dibuka oleh Bappeda DKI," paparnya dalam konferensi pers di kantor PSI DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).
William menerangkan data tersebut belum diberikan ke PSI atau diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id hingga saat pembahasan rapat di komisi. Malah, lanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) justru baru memberikan data beberapa menit jelang rapat.
Lantas, bagaimana cara PSI Jakarta bisa mendapatkan data anggaran siluman di KUA-PPAS 2020? William menjabarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 ternyata sempat diunggah di laman resmi apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober 2019.
Dokumen RKPD 2020 sudah diunggah pada siang hari, tapi ternyata ketika dicek pada sore harinya, tautan tersebut sudah diturunkan atau di-take down.
"Kami coba cek, ternyata masih ada di tautan history internet browser. Tombol tautan RKPR 2020 sudah hilang, tetapi tautannya masih bisa diakses. Kami enggak punya kemampuan hack kok, memang Bappeda lupa take down sepenuhnya," ungkapnya.
Berdasarkan data yang didapat PSI, anggaran pengadaan lem aibon tercantum dalam mata kegiatan dengan nomor 1.01.02.001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang diunggah oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengalokasikan anggaran untuk Belanja Alat Tulis Kantor, yaitu pembelian Lem Aibon untuk 37.500 orang dikali 12 bulan dengan harga satuan Rp184.000. Total anggaran untuk pembelian lem tercatat Rp82,8 miliar.
"Setelah kami share ke media sosial, ternyata viral. Sekarang, Dinas Pendidikan menyebut ini cuma salah ketik. Masa iya salah setik sampai sedetail ini?" ucapnya.
Sebelumnya, William memang mengunggah hal ini di akun media sosialnya. Hingga Rabu (30/10.2019) pukul 14.57 WIB, cuitannya sudah di-retweet lebih dari 25.000 kali.
William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final dan idealnya tidak ada lagi kesalahan fatal di tahap akhir ini.
Menurutnya, semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia juga mempertanyakan soal kesalahan input yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI.
“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis input data. Saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan, supaya terang benderang,” tegas William.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
