Advertisement
Agus Rahardjo KPK: Yang Ngurusi Reformasi Birokrasi Dapat Berjalan Lebih Cepat!
Ketua KPK Agus Rahardjo . - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Instansi pemerintahan yang terkait dengan birokrasi didorong untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang sudah dimulai di masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih cenderung lambat.
Advertisement
"Saya sangat menginginkan teman-teman [di pemerintahan] yang mengurusi reformasi birokrasi, yang menjadi urat nadinya suatu pemerintah, dapat berjalan lebih cepat," kata Agus dalam media gathering KPK, akhir pekan lalu seperti ditulis Senin (28/10/2019).
Harapan Agus tersebut dikhususkan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Agus melanjutkan bahwa reformasi birokrasi dinilai berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan agar bekerja lebih cepat dan efisien.
"Mudah-mudahan segera bisa terwujud dengan baik mari kita beri kesempatan," katanya.
Agus juga menyinggung soal strategi pencegahan korupsi dari Jokowi. Dia mengaku belum tahu apa yang akan dilakukan Jokowi terhadap upaya pencegahan tersebut. Terlebih, KPK sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI) Dadang Trisasongko mengusulkan agar tiga menteri yang telah dilantik untuk segera berkoordinasi dengan KPK.
Ketiga menteri itu adalah Mendagri Tito Karnavian, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Pertemuan antara pimpinan KPK dan tiga menteri itu untuk membicarakan masa depan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah ditetapkan Presiden Jokowi di periode sebelumnya.
"Tiga kementerian itu yang menjadi tim inti Stranas PK," ujar Dadang.
Adapun ketika dimintai tanggapan, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku belum ada jadwal untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK.
"Belum kami agendakan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
