Advertisement
Pemerintah Pastikan Akan Memindah 180.000 PNS ke Ibu Kota Baru
Pegawai Negeri Sipil - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekitar 180.000 pegawai negeri sipil atau PNS akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru. Pemindahan ini bakal dilakukan bertahap ke sejumlah kementerian dan lembaga.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan untuk sementara ini, pemerintah memutuskan maksimal 180.000 PNS akan dipindahkan.
Advertisement
"Itupun tidak langsung semua. Bertahap. Badan Kepegawaian Negara ikut dalam Pokja 6 pemindakan Ibu Kota baru," katanya kepada Bisnis, Senin (28/10/2019).
Menurutnya Pokja masih menginventarisir berapa tepatnya jumlah pegawai negeri yang harus pindah. Selain itu mereka ikut menangangi tentang mekanisme pemindahan tersebut.
"Dan kementerian lembaga mana saja yang pindah. Opsi-opsi masih terbuka sesuai perkembangan," terangnya.
Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengadakan rapat terkait pemindakan Ibu Kota Negara ini pada Jumat (25/10/2019).
Setidaknya ada lima agenda yang dibahas pada rapat pemindahan Ibu Kota tersebut. Pertama, pemetaan ASN yang akan dipindahkan. Kedua skema pemindahan. Ketiga, jumlah kebutuhan apartemen/rumah dinas.
Keempat dibahas pula tentang desain perkantoran dan kelima adalah penganggaran yang dibutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
