Advertisement
Pelantikan Presiden, Polisi di Daerah Tak Akan Izinkan Aksi Unjuk Rasa
Apel gelar pasukan persiapan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis, (17/10/2019). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Menjelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Kapolri Jenderal Pol. Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh Kapolda untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP aksi pada momentum tersebut.
Kapolri berpandangan momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI akan menjadi sorotan negara lain di seluruh dunia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia diminta agar saling menjaga situasi Kamtibmas dengan cara tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2019, baik di DKI Jakarta maupun daerah lainnya.
Advertisement
Menurut Tito, instruksi kepada seluruh Kapolda agar tidak menerbitkan STTP aksi itu bertujuan agar Indonesia tidak dinilai buruk oleh negara lain, karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI akan dihadiri tamu Internasional.
"Oleh karena itu kita akan gunakan diskresi selain imbau, juga tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa. Kita memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai,” tutur Tito, Kamis (17/10/2019).
BACA JUGA
Tito menjelaskan pihaknya akan bersikap tegas terhadap massa aksi yang tetap berencana melakukan aksi hingga berujung anarkis pada saat pelantikan nanti. Tito juga menegaskan tidak mau lagi kecolongan seperti aksi mahasiswa yang digelar pada 24 September 2019.
"Kita tidak mau kecolongan lagi, karena itu kita harus kembali pada aturan dan undang-undang yang berlaku," kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Arab Saudi Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah Jatuh pada Jumat
Kemenag Gelar Sidang Isbat Lebaran 2026 Sore Ini
Presiden Iran Konfirmasi Kematian Esmaeil Khatib Akibat Serangan
DPR Minta Kasus Air Keras Kontras Diungkap Tanpa Pandang Bulu
Advertisement
Iran Berduka Setelah Tiga Pejabat Tinggi Tewas dalam Dua Hari
Polisi Verifikasi Perbedaan Inisial Terduga Pelaku Penyiraman Andrie
Wisata Candi Prambanan Tutup Total Saat Perayaan Nyepi Saka 1948
DPR Bentuk Panja Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Polisi Sebut Pelaku Penyiraman Air keras Tokoh KontraS Lebih Empat Ora
Advertisement
Danamon Fasilitasi Mudik Gratis ke Jogja dan Solo
Mabes TNI Tangkap Tiga Perwira BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras
Rekaman CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras KontraS Intai Korban
Banyak Sopir Tidur di Bahu Jalan Tol MBZ Picu Kemacetan Panjang
Jemaah Haji Kini Bebas Pilih Jenis Ibadah dan Lokasi Pembayaran Dam
Advertisement
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap
- Jemaah Haji Kini Bebas Pilih Jenis Ibadah dan Lokasi Pembayaran Dam
- Banyak Sopir Tidur di Bahu Jalan Tol MBZ Picu Kemacetan Panjang
- Polresta Magelang Bubarkan Bukber Ratusan Pelajar karena Pesta Miras
- Polisi Endus Unsur Pidana dalam Kasus Laka Pembalap Aldi Satya
- Dinkes Kota Jogja Siapkan Tiga Pos Kesehatan di Kawasan Malioboro
- Libur Lebaran 2026, Prambanan Siap Tampung Lonjakan Wisatawan
Advertisement
Advertisement
