Blok Masela Senilai Rp376 Triliun Dimulai, Bidik Produksi 2030
Presiden Prabowo meresmikan pembangunan Blok Masela senilai Rp376,02 triliun yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 hingga 2030.
Ketua DPR Bambang Soesatyo. /ANTARA FOTO-Wahyu Putro A
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemud dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Pertemuan tertutup selama satu jam itu membahas banyak hal.
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, selain memberikan undangan pelantikan ke JK, mereka juga membahas soal amandemen UUD 1945 yang diwacanakan akan direvisi oleh MPR RI.
"Pak JK juga menyarankan kita tetap terbuka kepada aspirasi publik, aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atas rekomendasi MPR amandemen terbatas dan adanya rencana diadakannya kembali GBHN," kata Bamsoet.
Kemudian politikus Partai Golkar itu menilai Wapres JK masih cermat mengamati situasi konstitusi saat ini. Bamsoet menegaskan kalau kedua belah pihak sepakat tidak ada lembaga tertinggi negara.
"Jadi beliau [JK] juga rupanya mengamati dengan cermat terhadap konstitusi kita, enggak ada lembaga tertinggi negara lagi, yang ada lembaga tinggi negara," ujarnya.
"Jadi sama semua lembaga tinggi negara, yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa, pak ya?," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Presiden Prabowo meresmikan pembangunan Blok Masela senilai Rp376,02 triliun yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 hingga 2030.
Menperin melepas 2.369 lulusan SMK Kemenperin. Sebanyak 63,7 persen telah bekerja di berbagai perusahaan manufaktur nasional.
Hasil AFF Women's Cup 2026, Timnas Putri Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Kamboja pada laga terakhir Grup B di Malaysia.
Kemensos melalui Sentra Handayani berkomitmen mempercepat penyaluran bansos dengan memangkas durasi verifikasi dan birokrasi layanan.
TNI AD membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan Gudang Pusat Amunisi di Madiun yang menewaskan satu prajurit.
Kemenhub masih menunggu perubahan regulasi agar Bandara IKN berstatus bandara umum dan dapat melayani penerbangan komersial.