Rakyat Indonesia Muak dengan Gerakan Terorisme

Harianjogja.com, JOGJA - Rencana amaliyah yang akan dilakukan oleh kelompok teroris di wilayah DIY jelang pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang, dinilai dingin oleh masyarakat. Masyarakat siap membantu kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang selama ini ingin merongrong NKRI.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madani DIY Bambang Praswanto mengatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 adalah puncak proses panjang yang diamanatkan oleh konsitusi. "Bagi yang tidak puas dan tidak setuju [terkait pelantikan tersebut] memang sudah tertutup semua jalan sesuai konstitusi. Hanya ada peluang menunggu lima tahun lagi pada tahun 2024," katanya kepada Harian Jogja, Rabu (16/10/2019).

Dia berharap orang-orang yang selama ini mengambil sikap oposisi dan tidak setuju dengan hasil Pemilu 2019, agar tidak melakukan tindakan di luar konstitusi. Seperti aksi terorisme. Menurutnya, aksi-aksi atau gerakan yang terus mengganggu pemerintahan yang sah merupakan tindakan inkonstitusional.

"Oleh karenanya, kepada para teroris dan kaum oposan yang memiliki agenda lain atau ideologi lain disarankan untuk mengurungkan niatnya karena pasti akan ditolak dan dihancurkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah muak dengan gerakan mereka," katanya.

Dia mendukung dan siap membantu pemerintah, TNI dan Polri dalam penegakan hukum serta bertindak tegas dan lugas dalam menjaga dan melindungi seluruh rakyat dalam menggapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. "Ideologi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbudaya Bhineka Tunggal Ika sudah final bagi Bangsa Indonesia," tegasnya.

Salah satu deklarator Alumni Jogja Satukan Indonesia Yuni Setia Rahayu mengatakan secara kelembagaan mereka memiliki jejaring pengamanan dari berbagai elemen. Baik dengan berbaga ormas kepemudaan, keagamaan, maupun sayap-sayap partai. Selain itu, mereka juga bisa menyebarkan informan ke basis-basis masyarakat.

"Kami juga bekerja sama dengan kepolisian, dengan cara berkoordinasi dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, sehingga dapat meminimalisir penyusupan-penyusupan dalam sebuah kegiatan," katanya.

Untuk menanggulangi ideologi terorisme, radikalisme dan ditoleransi di DIY, para alumni Jogja terus melakukan pendekatan seni budaya kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak terpapar ideologi yang mengancam keutuhan NKRI. "Itu sebagai cara untuk menyibukkan diri dan sebagai sarana menyalurkan hobby masyarakat untuk mendapatkan hiburan yang terjangkau," kata anggota DPRD DIY ini.

Menurutnya, kegiatan seni budaya itu dapat membuat hati masyarakat lebih memiliki kepekaan dan empati terhadap orang lain yang berbeda paham, keyakinan, agama, etnis, ras, gender, golongan, maupun afiliasi politik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.